"Terlambat juga karena pemda tersebut, karena mereka tidak memiliki inisiatif dan komitmen agar BOS sampai ke sekolah,"ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas, Suyanto di kantor Ombudsman, Selasa 29 Maret 2011.
Salah satu alasannya yakni kondisi politik daerah. Ia mencontohkan ada petugas di daerah yang sudah diberikan sosialisasi namun dipindah ke tempat lain. Sehingga, kata Suyanto, pejabat yang baru tidak memahami aturan penyaluran dana BOS yang terbaru berdasarkan Permendiknas nomor 37 tahun 2010.
Selain soal politik daerah, keharusan bagi setiap sekolah untuk membuat Rencana Keuangan Anggaran (RKA) sebanyak ratusan halaman juga turut menghambat. RKA itu, kata Suyanto lagi, masih harus diperiksa oleh dinas pendidikan."Bayangkan kalau Dinas Pendidikan harus membaca 125 halaman dikali ribuan sekolah," tandasnya.
Kementerian pun menolak dikatakan terlambat dalam melakukan sosialisasi aturan baru. "Sosialisasi materi semuanya sama, buktinya ada kabupaten yang cepat salurkan, tapi memang ada juga sekolah yang masih belum mengerti,"kata Suyanto.
Suyanto melanjutkan, kementerian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah keterlambatan. Desakan kepada Kementerian Dalam Negeri juga desakan langsung kepada pemerintah daerah hingga kepala dinas pendidikan daerah juga telah dilakukan."Kami juga minta Kemdagri cari solusi bersama supaya jangan saling menyalahkan,"jelasnya.
Berdasarkan catatan Kemdiknas per 29 Maret 2011, baru sebanyak 71,23 persen kabupaten kota telah menyalurkan Dana Bos . Sementara seluruh kabupaten/kota di 6 provinsi seperti DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, dana BOS telah tersalurkan seluruhnya.
Untuk diketahui, pemerintah pada tahun lalu memutuskan untuk mengalihkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kementerian Pendidikan Nasional menjadi dana transfer ke daerah. Jumlah dana yang ditranfer sebanyak Rp 16,8 triliun.
RIRIN AGUSTIA
