Izin Investor Food Estate Terancam Dicabut

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah segera menetapkan daftar investor yang ikut dalam proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahap pertama. Setelah ditetapkan, pemerintah akan bertemu dengan calon investor.

Rapat terakhir di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Februari lalu memutuskan, untuk tahap pertama, hanya padi, jagung, kedelai, tebu, dan peternakan yang boleh dikembangkan di atas lahan seluas 228 ribu hektare.

"Sedangkan komoditas kelapa sawit harus di luar itu," kata Freddy Puturuhu, Kepala Bidang Promosi Investasi Kabupaten Merauke, Papua, Selasa (29/3).

MIFEE adalah program pembangunan lahan pertanian dan perkebunan seluas 1,2 juta hektare. Proyek ini terbagi dalam 10 tandan dan tiga tahapan.

Tahap pertama, 2011-2014, untuk empat tandan seluas 423 ribu hektare. Tahap kedua, 2015-2019, seluas 632 ribu hektare untuk dua tandan. Dua tandan lainnya, seluas 227 ribu hektare, dilaksanakan setelah 2019.

Hingga saat ini sudah ada 46 perusahaan yang berminat menanamkan investasi di kawasan MIFEE. Semua perusahaan itu sudah memiliki izin lokasi dari Bupati Merauke.

Namun kelihatannya baru 16 perusahaan yang serius melanjutkan perizinan ke tingkat berikutnya. Sepuluh di antaranya sudah berkantor di Merauke. Dari semuanya, ada tiga perusahaan yang mencapai kemajuan paling signifikan.

Di antaranya Bio Inti Agrindo, yang sudah mengantongi surat ketetapan Menteri Kehutanan untuk pemanfaatan lahan perkebunan. Selain itu, Dongin Prabhawa, yang sudah mengurus izin prinsip dari Kementerian Kehutanan.

"Sementara izin prinsip PT Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT Karyabumi Papua masih dalam proses," ujarnya.

Freddy berharap perusahaan lain yang sudah berniat menanamkan modal di Merauke segera mewujudkan rencananya. "Jika perusahaan tidak segera melanjutkan rencana investasinya, maka izin lokasi bisa dicabut," kata dia.

Grup Rajawali melalui dua unit usahanya, PT Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT Karyabumi Papua, menegaskan kembali komitmennya membangun pabrik gula di kawasan MIFEE.

"Nilai investasi yang dibenamkan sekitar Rp 3 triliun," kata General Manager Agriculture Papua Project PT Rajawali Corpora F.S. Heru Priyono pada presentasi Pembangunan Kompleks Industri Berbasis Tebu/Gula, Senin lalu.

Sebesar Rp 1,6 triliun dari dana tersebut akan digunakan untuk membangun pabrik dan mesin. Sebanyak Rp 1,1 triliun dipakai buat membeli tanah, kebun, dan infrastruktur.

Sedangkan sisanya akan dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga ampas tebu. Pabrik gula yang dibangun rencananya berkapasitas 120 ton batang tebu per hari.

Pabrik akan didukung lahan tebu seluas 25 ribu hektare yang produktivitasnya sebesar 70 ribu ton per hektare. Adapun rendemen gula diharapkan mencapai 7-8 persen.

"Kami menargetkan produksi gula 170 ribu ton setahun," kata Heru, yang juga menjabat Direktur Cendrawasih Jaya Mandiri. Selain itu, ada hasil sampingan tetes tebu sebesar 68 ribu ton.

Saat ini perusahaan sudah mempunyai izin lokasi di lahan seluas 46 ribu hektare di Distrik Kurik dan Malind. Sejak Oktober 2010, mereka sudah memulai pembibitan 40 ton tebu.

Produksi gula pertama ditargetkan pada 2013, sebanyak 34 ribu ton gua. Saat itu kapasitas produksi yang terpakai baru 6.000 ton batang tebu sehari. Kapasitas produksi penuh diharapkan bisa tercapai pada 2016.

Gula yang diproduksi di Merauke rencananya dikirim ke Pulau Jawa. Berdasarkan hitungan bisnis perusahaan, distribusi gula dari ujung timur Indonesia itu tidak akan merugikan.

Dengan teknologi lebih maju, biaya produksi pabrik gula di Merauke bisa jauh lebih rendah dibanding pabrik gula di Jawa, yang sudah tidak efisien.

Harga pembelian gula di Jawa sebesar Rp 7.000 per kilogram, yang dihitung berdasarkan ongkos produksi dan margin. Ongkos produksi di pabrik yang efisien, seperti di Lampung, hanya Rp 3.500 per kilogram.

"Jadi, belum apa-apa, kami sudah ada margin Rp 3.500 per kilogram," ujarnya.

Keuntungan lainnya, lahan milik Rajawali dekat dengan aliran Sungai Biyan sehingga pabrik tidak perlu bergantung pada infrastruktur pemerintah. Selain itu, biaya distribusi akan lebih murah.

EKA UTAMI APRILIA | EFRI RITONGA