IDI Nilai Perlu Dibentuk Badan Nasional Khusus Gizi

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ahli Gizi Masyarakat dari Ikatan Dokter Indonesia, Prof.Dr.Razak Thaha menilai perlunya dibuat satu badan nasional yang khusus menangani gizi masyarakat Indonesia. "Untuk melihat apakah pembangunan terbagi rata atau tidak," ujar Razak dalam ''Seminar Nasional Memilih Prioritas Program Gizi'' di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu 30 Maret 2011.

Badan Nasional Gizi itu diperlukan agar pemerintah lebih fokus pada permasalahan gizi. Sebab menurut dia, masalah gizi terkait erat dengan keberhasilan pembangunan. Badan tersebut, juga harus menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Razak memaparkan, dalam sebuah konsensus di Kopenhagen tahun 2008 lalu yang dihadiri ahli-ahli ekonomi, terungkap bahwa 5 dari 9 indikator pembangunan suatu bangsa berhubungan dengan keadaan gizi masyarakatnya. Sementara dua dari sisi perempuan, 1 dari pendidikan dan terakhir dari bidang ekonomi.

Oleh sebab itu Razak melihat perlunya intervensi permasalahan gizi oleh pemerintah. Intervensi itu, lanjut dia, memberikan beberapa dampak. Pertama, dampak terhadap ekonomi bangsa. Kedua, sebagai sentral untuk mengurangi kemiskinan.

"Gizi harus jadi indikator pembangunan, kalau mau memperbaiki negara, jadikan gizi menjadi indikator pembangunan nasional," kata Razak.

Sementara itu Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia, DR.Minarto, MPS, mengungkapkan permasalahan gizi di Indonesia yang benar-benar disebabkan kurangnya konsumsi makan seseorang sangat jarang terjadi. "Sebagian besar justru karena pola makan dan hidup yang masih kurang," katanya.

RIRIN AGUSTIA