Pemerintah Prioritaskan Pembangunan 27 Daerah Perbatasan

TEMPO Interaktif, Dobo - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memprioritaskan pembangunan di 27 kabupaten yang berbatasan dengan negara lain. "Ada 38 kabupaten yang berbatasan dengan negara lain, rata-rata masih daerah tertinggal," kata Lucky Hary Korah, Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, saat menutup Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan di Dobo, Kepulauan Aru, Ambon, Rabu 30 Maret 2011 kemarin.

Lucky mengatakan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menargetkan daerah-daerah perbatasan itu mampu memenuhi hak dasar penduduk. Seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Daerah yang terisolasi harus bisa ditembus," ujarnya.

Lucky mengakui ada beberapa daerah perbatasan jauh tertinggal dibanding tetangganya yang masuk ke wilayah negara lain. "Jangan ada penduduk di perbatasan merasa ditinggalkan, apalagi penduduk di perbatasan negara lain lebih maju. Di sebelah lebih maju," kata dia.

Daerah yang diprioritaskan itu antara lain Kabupaten Kepulauan Aru, Ambon; Belu, Alor, Kepulauan Sangihe, Sambas dan Nunukan di Kalimantan Timur.

Selain kabupaten di perbatasan, pemerintah juga menargetkan pada 2014 mengentaskan 53 dari 183 daerah tertinggal. Menurut dia, jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal mencapai 18 persen. Secara nasional, pada 2009, jumlah penduduk miskin mencapai 14 persen "Pada 2014 kita targetkan jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal turun 4 persen," kata dia.

SUTARTO