Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Rugi Triliunan Rupiah Akibat Pencurian Ikan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan Indonesia rugi Rp 9,4 triliun tiap tahun akibat praktek pencurian ikan di perairan Indonesia.  Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Syahrin Abdurrahman mengatakan, wilayah laut di Indonesia yang rawan penangkapan ikan ilegal adalah Laut Natuna, Laut Arafuru, dan wilayah Utara Sulawesi.

"Karena itulah saat ini kami berfokus mengawasi tiga wilayah perairan itu. Tapi bukan berarti kami mengabaikan wilayah-wilayah perairan lain di Indonesia. Semua tetap kami awasi sesuai kemampuan," tutur Syahrin dalam jumpa wartawan, di kantornya hari ini (12/4).

Sepanjang 2010, Kementerian Kelautan telah menangkap 140 kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Dari jumlah tersebut, hanya 34 kapal yang masih dalam kondisi siap pakai, sisanya sudah dalam kondisi rusak berat dan tenggelam.

"Tapi sampai sekarang ke-34 kapal itu status di pengadilan belum inkracht karena masih dalam penyidikan," ujarnya. Kebanyakan pencurian ikan dilakukan oleh negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Sedangkan sejak Januari hingga April tahun ini sudah ada 13 kapal ilegal asing yang tertangkap. Kasus penangkapan kapal ilegal terbaru terjadi pada Kamis (7/4) lalu di perairan Selat Malaka yang dilakukan oleh 2 kapal berbendera Malaysia di Zona Ekonomi Ekslusif dengan jumlah anak buah kapal 10 orang asal Thailand per kapal.

"Penangkapan ini hasil operasi kami bersama Badan Koordinator Keamanan Laut. Karena wilayah ZEE Indonesia berdasarkan peta laut nomor 353 tahun 2005, dan mereka melanggarnya," kata Syahrin.

Dua kapal itu ditangkap karena memasuki ZEE Indonesia, menangkap ikan tanpa izin, dan menangkap ikan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang digunakan. "Trawl dilarang karena bisa merusak lingkungan dan bisa membunuh ikan-ikan kecil yang ada di laut. Ini tidak elok," tuturnya.

Indonesia hanya memiliki 24 kapal pengawas di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan persenjataan standar. Karena itulah, dua kapal yang baru ditangkap oleh kementerian diusahakan bisa menjadi kapal hibah yang nantinya bisa digunakan sebagai kapal patroli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami sedang upayakan bisa memodifikasi kapal ikan yang ditangkap itu jadi kapal patroli. Tapi masih dalam kajian karena kapal itu ukurannya sekitar 68 GT (gross ton), dan masih dalam penyidikan di Belawan," ungkapnya.

Yorfatrik, Direktur Kapal Pengawas Ditjen PSDKP menyebutkan saat ini ikan tangkapan yang berada dalam kapal ilegal tersebut belum dapat dihitung jumlah tonasenya, sebab masih diproses di pengadilan. "Tapi ikan-ikan itu masih terjamin kesegarannya karena disimpan dalam cold storage," katanya dalam kesempatan sama.

Masalah perbatasan laut memang seringkali menjadi alasan maraknya praktik pencurian ikan. Yorfatrik menyebutkan, setidaknya Indonesia masih ada masalah perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Timor Leste.

"Pemerintah Indonesia lebih mendahulukan menyelesaikan wilayah-wilayah perbatasan darat, barulah perbatasan udara dan laut," ujarnya.

Ke depan Kementerian akan meningkatkan  pengawasannya melalui peningkatan koordinasi dengan lintas penegak hukum di laut, meningkatkan peran serta masyarakat, dan memperkuat kelembagaan pengawasan SDKP di daerah.

"Bakorkamla saat ini juga melakukan patroli rutin di wilayah Barat termasuk Selat Malaka, yang dibantu kapal KKP, polri, dan dari Perhubungan," kata Syahrin.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

9 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

9 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

10 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

10 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

38 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

59 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Penangkapan Ikan Ilegal: Peringkat Indonesia Melorot Jadi ke-6 Terburuk di Dunia

KKP akui ada peningkatan kasus dan denda penangkapan ikan ilegal yang ditangani.


Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

12 Januari 2024

Proyek Giant Sea Wall
Tak Setuju Giant Sea Wall, Walhi: Solusinya Evaluasi Industri Besar di Pantura Jawa

Walhi Indonesia menyoroti rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.