TEMPO Interaktif, Serang - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengklaim pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2010 menunjukkan kemajuan. Namun pada sisi lain Gubernur juga mengaku tingkat pengangguran di Banten pada tahun 2010 bertambah dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Atut, seluruh perangkat daerah dan komponen pelaku pembangunan di Provinsi Banten telah berupaya untuk menjalankan program dan kegiatan di tahun 2010 secara terkoordinasi, terarah, teratur dan terukur. "Hasil yang dicapai telah menunjukkan banyak kemajuan. Walau pun masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk disempurnakan," kata Atut saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten tahun anggaran 2010 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Selasa 12 April.
Dalam Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin dan dihadiri pula Wakil Gubernur Banten HM Masduki, Sekda Banten Muhadi, dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten itu. Ratu Atut Chosiyah, sempat memberikan waktu kepada Wakil Gubernur Banten HM Masduki untuk melanjutkan membacakan LKPj nya.
Menurut Masduki, berbagai kemajuan pembangunan itu yakni pada agenda pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten dengan indikator makro yakni adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,06% pada tahun 2009 menjadi 70,56 % pada 2010.
Menurutnya, pencapaian agenda pengembangan SDM ini tidak lepas dari upaya dibidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan Masduki mengatakan, angka kematian bayi (AKB) dari target 32 per 1000 kelahiran hidup terealisasi menjadi 31,28 per 1000 kelahiran hidup.
Demikian juga dengan angka kematian ibu (AKI) dari target 252 per 100.000 kelahiran hidup terealisasi 199 per 100.000 kelahiran hidup, serta angka harapan hidup (AHH) dari target 68 tahun terealisasi 68,34 tahun.
Dalam bidang pendidikan, Masduki mengungkapkan, indikator capaian kinerja terlihat dari angka rata-rata lama sekolah, rata-rata angka partisipasi murni tingkat SD, SLTP dan SLTA yang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Namun demikian Masduki mengungkapkan ada satu indikator yang harus menjadi perhatian bersama pada tahun mendatang yaitu angka penganguran terbuka (APT) yang mencapai 726.377 orang. Menurut Wagub hal ini disebabkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Provinsi Banten sebagai kawasan ekonomi potensial tinggi sehingga memicu tingkat urbanisasi yang tinggi pula.
Setelah penyampaikan LKPj, DPRD Banten langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diketahui Budi Prajogo. Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, menyatakan pansus nanti akan melakukan crosscek terhadap LKPj yang disampaikan Gubernur Banten. "Temuan dari pansus akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan," kata Aeng.
WASI'UL ULUM
