Menteri Pertanian Pertimbangkan Kenakan Bea Masuk Kedelai  

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pertanian mempertimbangkan meminta Kementerian Perdagangan untuk mencabut  kebijakan penghapusan bea masuk kedelai. Sikap tersebut akan diambil apabila harga kedelai lokal jatuh dan petani kedelai dalam negeri semakin terpuruk akibat gempuran kedelai impor.

“Akan kami kaji pengenaan bea masuk. Tapi sebenarnya saat ini harga kedelai belum mengkhawatirkan untuk petani-petani kita,” ujar Menteri Pertanian Suswono  saat jumpa wartawan di kantornya, hari ini (13/4).

Sementara itu, perajin tempe mengeluhkan penurunan omzet akibat mahalnya harga kacang kedelai. Salah satu perajin tempe di Bintaro, Safari, mengaku lebih memilih kacang kedelai impor asal Cina untuk bahan baku produksinya ketimbang kedelai lokal.

“Biasanya memang dapat pasokan dari importir. Harga kedelai impor harganya Rp 6.300 sedangkan kedelai lokal Rp 6.500 per kilogram," kata dia.

Suswono kembali menjelaskan, harga kacang kedelai saat ini sedang meningkat di pasar internasional. Namun, dia meyakinkan bahwa harga kacang kedelai lokal masih bisa bersaing dengan harga kedelai impor.

“Sekarang harga kedelai impor sudah mulai relatif seimbang dengan harga di dalam negeri dan mudah-mudahan akan terjaga seperti ini terus,” ucapnya.

Jika harga kacang kedelai impor lebih murah dibanding harga kedelai lokal, akan membuat petani kedelai dalam negeri tak bergairah  menanam, karena itulah Kementerian Pertanian terus berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan jika  harga mulai merugikan petani.

Kementerian Pertanian menetapkan target bisa memproduksi kedelai sebanyak 1,56 juta ton pipilan kering pada tahun ini dan bisa mencapai swasembada kedelai pada 2014. Untuk mewujudkannya, Kementerian   menerjunkan tim peneliti guna mengembangkan varietas bibit baru yang lebih unggul dan bisa meningkatkan produktivitas kedelai.

“Selama tidak ada penambahan luas lahan baru kedelai saya kira memang akan berat kedelai bisa kita pacu. Setidaknya butuh tambahan lahan baru 500 ribu hektare untuk mencapai swasembada,” ujar Menteri.

ROSALINA