Presiden Ingin Indonesia Stop Ekspor Pembantu

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin Indonesia  berhenti mengirim buruh migran sektor informal, terutama pekerja rumah tangga yang diberinya istilah penata rumah tangga. "Kita harus berusaha, bertekad menguranginya, dan suatu saat meniadakan," ujarnya saat membuka Temu Konsultasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan Daerah di Istana Negara, Rabu 13 April 2011.

Presiden  menghendaki   warga negara Indonesia yang  bekerja di negeri orang sebagai pekerja profesional di sektor formal. "Ini sudah (masalah) rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa solidaritas di antara kita," ucapnya.

Cara mengurangi dan menyetop ekspor buruh informal, kata Yudhoyono, adalah dengan menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak di negeri sendiri. Untuk itu, pemerintah, pengusaha, beserta serikat buruh harus bekerja sama.

Ia menambahkan, telah membentuk tim terpadu untuk mengevaluasi negara mana yang tak memberikan cukup perlindungan bagi buruh Indonesia, sehingga pengiriman pekerja perlu dihentikan alias diberi moratorium.

Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, yang memimpin tim tersebut, menyebutkan evaluasi akan dilakukan dalam waktu tiga bulan. Sejauh ini, pemerintah telah melarang pengiriman pekerja ke tiga negara tujuan, yakni Malaysia, Yordania, dan Kuwait.

Menurutnya, ada peluang makin banyak negara yang terkena moratorium, terutama di Timur Tengah yang kondisi politik dan keamanannya sedang tak stabil.

BUNGA MANGGIASIH