Sebelumnya, diberitakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan waktu kepada Partai Keadilan Sejahtera hingga Kamis ini memutuskan soal keikutsertaan dalam koalisi. PKS, satu-satunya partai yang belum menandatangi kesepakatan koalisi yang baru. PKS merupakan partai yang dianggap melanggar kontrak koalisi setelah mendukung hak angket mafia pajak bersama Partai Golkar.
Disebut-sebut, pada kontrak baru itu terdapat sejumlah perubahan antara lain jabatan ketua harian digilir, pemberian penghargaan dan hukuman terhadap kinerja partai oleh presiden dan kesetaraan kinerja parlemen dan eksekutif.
Menurut Agung, dengan kesepakatan yang baru itu ke depan partai dalam koalisi tidak akan saling menyerang dan menjatuhkan. Sehingga, kata dia, iklim lebih kondusif dan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif. "Yang penting ke depan tidak usah saling menyerang satu dengan yang lain. Kita ciptakan iklim yang lebih sejuk lebh kondusif," ujar Menteri Koordiantor Kesejahteraan Rakyat ini.
Agung menuturkan, tidak segera ditandatanganinya kesepakatan koalisi oleh PKS tidak menganggu koalisi. Ia juga tidak mengetahui konsekuensi dari sikap PKS ini. Partai Golkar dan mitra koalisi menunggu kepastian sikap dari PKS. Apalagi, PKS merupakan partai yang terakhir yang belum menyetujui kesepakatan itu. "Ya kita tunggulah, siapa tahu nanti malam mudah-mudahan bisa karena ini strategis," katanya.
Agung mengakui adanya penyempurnaan, aturan koalisi diperkuat bukan lembaga atau kelembagaan koalisi tapi kinerjanya. Hal itu supaya bisa bermanfaat yang menjadi maksud presiden. "Jadi saya kira tidak akan ada kesulitan semua partai akan mendukung," katanya.
EKO ARI WIBOWO
