TEMPO Interaktif, Tangerang - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah menilai kemenangan keluarganya menjadi kepala daerah di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Banten merupakan anugerah. Ia mengaku belum berencana menguasai atau menempatkan kerabatnya yang lain di kota atau kabupaten yang belum dipimpin keluarganya.
Pelantikan Airin Rachmi Diany sebagai Wali Kota Tangerang Selatan menambah luasnya wilayah "kekuasaan" keluarga besar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Terrpilihnya Airin di Tangerang Selatan menambah daftar panjang kekuasaan Atut di Banten. Setidaknya, 5 dari 8 kota/kabupaten telah dikuasai keluarga Gubernur Banten. "Saya menganggap ini adalah anugerah, ketika keluarga saya bisa menjadi kepala daerah dan memegang amanah," kata Atut menjawab pertanyaan Tempo usai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Universitas Terbuka Pamulang, Rabu 20 April 2011.
Dari 8 kota dan kabupaten di Provinsi Banten, 4 di antaranya dikuasai kerabat Gubernur seperti Tb Khaerul Zaman (adik Atut) sebagai Wakil Wali Kota Serang, Ratu Tatu Chasanah (adik Atut) yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banten lalu terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Serang, Heryani (ibu tiri Atut) sebagai Wakil Bupati Pandeglang, dan Airin Rachmi Diany (adik ipar Atut) terpilih menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Praktis, wilayah daerah tingkat dua di Banten yang belum dikuasai oleh keluarga Gubernur hanyalah Cilegon, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.
Menurut Atut, keberhasilannya memegang kekuasaan di sejumlah wilayah di Banten, termasuk kemenangan Airin, merupakan anugerah bagi dirinya sebagai Gubernur Banten dan keluarga besarnya. "Tapi, kemenangan ini demokratis. Kemenangan ini bukan kemenangan keluarga, tapi kemenangan Kota Tangerang Selatan dan Banten secara umum," katanya.
Ketika ditanya apakah sudah menyiapkan keluarganya yang lain untuk memegang kekuasaan di kota dan kabupaten yang belum terpegang kerabatnya seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Lebak, Atut mengatakan,"Belum ada rencana," ucapnya pendek.
Menurut Atut, masalah pemilu adalah hak setiap orang. "Siapa pun memiliki hak yang sama, untuk dipilih dan memilih," katanya lagi.
JONIANSYAH