Daerah Didesak Perbaiki Kinerja Keuangan  

TEMPO Interaktif, Bogor - Wakil Presiden Boediono mendesak pemerintah daerah memperbaiki kinerja keuangannya. Sebab, pengelolaan keuangan daerah yang bagus ialah dasar pelayanan publik yang baik.

"Pengelolaan keuangan daerah mutlak dijaga se-perfect (sesempurna) mungkin. Itu landasan pelayanan publik," ujarnya dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah XV di Balaikota Bogor, JAwa Barat, Senin (25/4).

Boediono ingin tiap provinsi bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian dari auditor negara. Opini tertinggi bagi laporan keuangan itu kini di level provinsi cuma dimiliki Sulawesi Utara, yang mempertahankannya sejak 2005.

Wakil Presiden menyarankan pemerintah daerah untuk menerima bantuan peningkatan kapasitas dari siapa pun, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Ia juga mengingatkan pengelola keuangan untuk berhati-hati dan tak tergoda menyelewengkan dana publik. "Itu barang licin. Kalau ada uang, orang akan lupa macam-macam," tuturnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan tiap daerah harus meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, potensi, dan keanekaragaman daerah. Menurutnya, pemerintah daerah juga wajib terus berinovasi dalam memperbaiki pelayanan publiknya. "Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mendapat pelayanan publik," ucapnya.

BUNGA MANGGIASIH