TEMPO Interaktif, Makassar - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Johny Wainal Usman mengatakan ada 10 ribu personel polisi yang diturunkan untuk pengamanan peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 2 Mei nanti. "Yang paling prioritas Bandara Udara Sultan Hasanuddin," kata Johny melalui sambungan telepon, Jumat, 29 April 2011.
Khusus untuk bandara, kata Johny, dia akan menyiagakan 1 satuan setingkat kompi (1 SSK) atau 100 personel ditambah dengan anggota intelijen dan anggota keamanan dari bandara. "Konsentrasi massa ada di Makassar. Jadi, konsentrasi pengamanan di tempat pelayanan publik seperti Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," katanya.
Kapolda mengimbau agar peserta unjuk rasa tidak menggelar aksi di bandara. Sebab, kegiatan itu akan melumpuhkan akses transportasi udara yang dampaknya bisa buruk. "Bandara ini urat nadi transportasi. Jika itu diduduki pengunjuk rasa, dampak buruknya sangat besar," ujarnya.
Jika rencana pendudukan bandara itu tetap dilakukan, kata Johny, polisi akan mengambil tindakan khusus. Dia enggan menyebutkan tindakan khusus yang dimaksud. Alasannya, itu langkah teknis yang dipersiapkan polisi. "Pendekatan persuasif yang kami utamakan," ucapnya.
Johny menambahkan, ada beberapa titik rawan yang akan dijadikan sasaran pendudukan oleh pengunjuk rasa, di antaranya jembatan layang jalan Urip Sumoharjo, kantor gubernur, bandara, RRI, dan TVRI. "Pola pengamanannya dengan sistem koordinasi di tiap-tiap titik penempatan anggota pengamanan," kata dia.
Menurut Haedir, juru bicara Front Oposisi Rakyat Indonesia, rencana aksi di Bandara Sultan Hasanuddin adalah ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah. "Pemerintah tidak pernah merespons aspirasi buruh. Karena itu kami pilih bandara karena ini obyek vital," kata Haedir.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Selatan, jumlah buruh sebanyak 70 ribu orang. Sedangkan estimasi dari Front Oposisi sebanyak 100 ribu orang. Jumlah perusahaan menurut data Dinas Tenaga Kerja sebanyak 50 perusahaan dan 100 perusahaan menurut Front Oposisi. "Masih ada sekitar 40 persen perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan upah minimum provinsi, yakni Rp 1,1 juta per bulan," katanya.
Estimasi massa yang akan menduduki bandara, kata Haedir, sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam berbagai organisasi buruh. Meski jumlah itu belum maksimal, Haedir yakin, jika bandara dilumpuhkan, kemungkinan besar aspirasi bisa dipertimbangkan. "Kami minta upah buruh disejajarkan dengan upah nasional," ujarnya.
SAHRUL