Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akibat Abu Vulkanik, Lahan di Bromo Gagal Ditanami  

image-gnews
Lahan pertanian yang tertutup debu vulkanik gunung bromo di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. TEMPO/David Priyasidharta
Lahan pertanian yang tertutup debu vulkanik gunung bromo di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. TEMPO/David Priyasidharta
Iklan
TEMPO Interaktif, Probolinggo - Ratusan hektare lahan pertanian yang dikelola warga suku Tengger di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, gagal ditanami. Sebagian besar lahan pertanian yang berada di Desa Ngadirejo tersebut hingga kini masih tertimbun pasir erupsi Gunung Bromo beberapa waktu lalu.

Ketua Kampung Siaga Bencana Desa Ngadirejo, Atmo, mengatakan wilayah Ngadirejo merupakan yang paling parah yang terkena dampak erupsi Gunung Bromo. "Sebagian besar lahan tidak bisa ditanami," katanya, Rabu, 11 Mei 2011.

Menurut dia, sejumlah warga sudah mencoba untuk menanami lahan pertanian miliknya dengan tanaman jagung. "Sempat tumbuh sebentar, namun tanaman tiba-tiba mati," kata Atmo.

Padahal, warga setempat sangat bergantung pada lahan pertaniannya. Atmo mengatakan jalan satu-satunya adalah membersihkan lahan mereka dari timbunan pasir. Tapi, kata dia, untuk melakukannya butuh tenaga dan biaya yang tidak sedikit. "Diperlukan alat berat untuk membersihkannya," katanya. Namun, alat berat ini pun tak bisa dioperasikan akibat kondisi kontur lahan di Ngadirejo.

Akibat kondisi tersebut, kini sebagian besar lahan pertanian di Ngadirejo tak bisa ditanami dan warga banyak yang kehilangan mata pencahariannya. "Sebagian memilih untuk menjadi buruh tani di desa tetangga yang lahan pertaniannya masih bisa digarap atau merantau ke luar daerah," kata Atmo.

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Bidang Teknik Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi, mengatakan pemerintah hingga saat ini masih belum bisa menemukan solusi kecuali membersihkan pasir yang menimbun lahan pertanian warga. "Selain Desa Ngadirejo, lahan pertanian di Kecamatan Sukapura sampai saat ini belum bisa diolah. Ketebalan abu lebih dari setengah meter," katanya.

Hanya saja, kata dia, untuk bisa membersihkan lahan warga, dibutuhkan anggaran yang sangat besar karena luasnya lahan pertanian yang tertimbun pasir dengan kadar silikat tinggi itu. "Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Arif.

Menurutnya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN akan mengucurkan anggaran untuk menyelesaikan masalah yang kini dihadapi warga sekitar Bromo. "Tapi, kami belum tahu kapan realisasinya," kata Arif.

DAVID PRIYASIDHARTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

1 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

10 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

13 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

40 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

41 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

58 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.