Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lagi, Warga Kebumen Tolak Latihan Militer

image-gnews
TEMPO/Aris Andrianto
TEMPO/Aris Andrianto
Iklan
TEMPO Interaktif, Kebumen - Sekitar 30 spanduk berisi penolakan latihan militer di Desa Setrojenar, Kabupaten Kebumen, dipasang warga di beberapa titik, termasuk di jalan depan kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan yang terletak di desa tersebut. Bulan lalu, bentrokan pecah di desa itu antara warga dengan TNI AD akibat penolakan warga terhadap latihan militer.


Spanduk dengan tinta merah tersebut di antaranya bertuliskan “Warga bersatu, tolak latihan TNI” serta spanduk bertuliskan “Jadikan Kawasan Urut Sewu sebagai lahan pertanian dan pariwisata”. “Kami memasang spanduk karena mendengar TNI akan melakukan latihan militer lagi di sini,” terang Koordinator Pemasangan Spanduk, Paryono, Minggu, 15 Mei 2011.

Paryono mengatakan ia mengetahui dari pemberitaan media massa kalau TNI akan kembali menggelar latihan militer di desa tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pangdam IV Diponegoro Mayjen Langgeng Setiyono di Magelang beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan rencana tersebut ditolak warga. Ia menambahkan dengan kekuatan yang ada, perlawanan akan tetap dilakukan. Menurutnya, TNI tidak perlu menggunakan kekuatan senjata untuk membungkam aspirasi warga yang menganggap tanah mereka merupakan tanah warisan turun temurun.

Ketua Litigasi Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen Teguh Purnomo mengatakan seharusnya TNI bisa menahan diri untuk tidak melakukan provokasi dengan menggelar latihan militer. “Kasusnya saja masih dalam proses, latihan militer ini justru dikhawatirkan akan menambah persoalan,” katanya.

Ia menambahkan laporan terkait perusakan 12 sepeda motor milik warga oleh tentara sudah dilimpahkan oleh Polres Kebumen ke Denpom. Namun, hingga saat ini, laporan tersebut tidak ketahuan kabarnya.

Komandan Kodim 0709 Kebumen Letkol Infanteri Windiyatno mengatakan terkait latihan militer bukan kewenangannya, tapi Dislitbang. “Persoalan Urut Sewu sudah menjadi kewenangan Kodam IV, saya hanya menunggu komando dari Pangdam,” katanya.

Sementara itu, dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Kontras memaparkan temuannya terkait insiden Kebumen tersebut. Tim pencari fakta yang turun ke Kebumen sudah menemui 11 orang saksi yang melihat langsung dan menjadi korban kekerasan tentara. “Kami menemukan adanya tindakan penyerangan dan kekerasan terhadap warga sipil ,” terang Koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam keterangan persnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam insiden tersebut, tentara keluar dari Kantor Dislitbang dengan membawa senjata api laras panjang dan tongkat. Tentara melepas tembakan ke arah warga sambil menyerang, menangkap, dan menyiksa warga.

Tentara juga merangsek ke rumah warga sambil mendobrak pintu rumah. Bahkan mereka memberondong tembakan di dalam kamar.


Selain itu, kata dia, akibat tindakan itu, 13 warga mengalami luka-luka berat, enam di antaranya mengalami luka tembak, sedangkan yang lainnya mengalami luka lebam di wajah dan di bagian tubuhnya. “Polisi juga melakukan pembiaran atas tindakan tentara tersebut,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Haris, pihaknya meminta Komnas HAM segera mengeluarkan laporan hasil pemantauan di lapangan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga tersebut. Selain itu, Kompolnas harus mengusut tindakan pembiaran yang dilakukan aparat kepolisian. “Kami meminta TNI menghentikan kegiatan latihan militer atau uji senjata militer sampai sengketa tanah jelas secara hukum,” tegasnya.

ARIS ANDRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

51 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.


Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat


Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan slayer yang dikenakannya saat mengikuti debat Cawapres keempat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.


Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di sela penyerahan sertifikat BPN di Yogyakarta Kamis sore (7/12). Tempo/Pribadi Wicaksono
Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.


Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Sejumlah siswa SD berjalan di antara puing-puing kebakaran perkampungan padat penduduk Kapuk Muara di Penjaringan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Sekitar 1.000 warga dari 200 kepala keluarga mengungsi akibat rumah mereka hangus dalam kebakaran yang terjadi pada Minggu (30/7) di perkampungan padat penduduk tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan


Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

29 Agustus 2023

Anak-anak bermain di lapangan balai RW Dago Elos, Bandung, Rabu, 16 Agustus 2023. Anak-anak dan ibu-ibu mengalami trauma psikis pasca kerusuhan saat polisi menyerang dan membobol paksa rumah-rumah warga di Dago Elos dalam kasus sengketa tanah. TEMPO/Prima mulia
Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.


Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

31 Juli 2023

Sidang putusan sengketa tanah di klaster perumahan di Paramount Land, Tangerang Selatan, Senin 31 Juli 2023. Sidang digelar oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan obyek dua bidang tanah seluas total 7800 meter persegi. (Istimewa)
Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.


Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

27 Juni 2023

Pemilik lahan memasang pagar di jalan depan rumah-rumah warga Cluster Green Village, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.


Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

27 Juni 2023

Satu rumah warga Green Village Bekasi Utara terancam dibelah setelah PN Bekasi mengeksekusi putusan yang memenangkan gugatan pemilik lahan. Tempo/Adi Warsono
Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.