Reformasi Hukum Rawan Dibajak

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho, mengatakan masyarakat harus diberi peran aktif mengawal agenda reformasi. "Kalau masyarakat tak ikut mengawasi, bisa dibajak kekuatan antireformasi, kembali ke zaman dulu lagi atau lebih buruk," kata Eryanto dalam diskusi bertajuk "Reformasi Mati Suri" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 21 Mei 2011.

Eryanto menuturkan jika dibandingkan dengan zaman sebelum reformasi, saat ini partisipasi masyarakat lebih baik. Namun, kondisinya memang belum bisa disebut yang terbaik. "Tapi, kita masih punya harapan dan penting didorong," kata Eryanto.

Dia mencontohkan, reformasi hukum yang terus melakukan revisi undang-undang, seperti UU Pemberantasan Korupsi, UU KPK, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Eryanto, reformasi hukum Indonesia kini tengah berada di persimpangan. "Bisa dibajak kembali oleh mereka yang antireformasi," kata Eryanto.

Hasil survei terbaru Indo Barometer dalam "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono", mantan Presiden Soeharto menempati urutan pertama sebagai presiden paling disukai publik. Dari survei yang melibatkan 1.200 orang itu, 36,54 persen responden dari seluruh Indonesia memilih Soeharto, lalu Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 20,9 persen, Soekarno dengan 9,8 persen, Megawati dengan 9,2 persen, B.J. Habibie dengan 4,4 persen, dan Abdurrahman Wahid dengan 4,4 persen.

Adapun tingkat kepuasan publik terhadap SBY-Boediono, yang pada Agustus 2010 berada di tingkat 50,9 persen, melorot menjadi 48,9 persen dalam survei mutakhir itu.

RIRIN AGUSTIA