Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh PPP, Muchdi Adukan Suryadharma ke Polisi

image-gnews
Muchdi P.  TEMPO/Adri Irianto
Muchdi P. TEMPO/Adri Irianto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchdi Purwoprandjana melaporkan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, dan sejumlah petinggi Partai Kakbah ke Badan Reserse Kriminal, Senin, 23 Mei 2011. Bekas Deputi V Badan Intelijen Negara itu menyoalkan hasil Musyawarah Wilayah PPP Papua yang salah satunya memilih Muchdi sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Papua.

Kuasa hukum Muchdi, Eggi Sudjana, mengatakan Suryadharma dituduh melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP karena mencemarkan nama baik dan menerbitkan fitnah. Menteri Agama itu juga dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. “Fitnah di sini karena SDA (Suryadharma) membuat kebijakan yang bertentangan dengan fakta,” ujar Eggi di Bareskrim.

Menurut Eggi, Suryadharma menuduh Muchdi hanya memperoleh dukungan 9 DPC dalam Musyawarah Wilayah. Padahal, Muchdi mengklaim, ada 20 suara yang mendukungnya. “Nah, itu kan tidak benar, nggak sesuai dengan fakta. Itu fitnah dan pencemaran nama baik,” ujar Eggi. “Padahal Musyawarah Wilayah itu dibuka sendiri oleh Suryadharma.”

Menurut Eggi, seharusnya yang ditetapkan sebagai Ketua DPW Papua oleh Suryadharma adalah kliennya, bukannya Bachtiar Gaffar. Seperti diketahui, Musyawarah Wilayah PPP Papua menghasilkan dua kepemimpinan. Satu memilih Muchdi, sedangkan lainnya memilih Bachtiar.

Selain SDA, yang juga dipolisikan Muchdi adalah Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Romahurmuziy, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Ermon Pangkapi, serta Husnan Bey Fananie. Tindakan keempatnya dinilai Eggi membahayakan nasib PPP di Pemilu 2014. “Kalau ada kisruh segala macam, maka tidak bisa diverifikasi dan PPP tidak bisa ikut pemilu,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muchdi melalui Eggi pun berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan SDA selaku Menteri Agama diperiksa. “Karena pemeriksaan menteri mesti ada izin presiden,” ujarnya.

ISMA SAVITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 Tahun Lalu Pollycarpus Terpidana Kasus Pembunuhan Munir Meninggal, Apa Sebabnya?

16 Oktober 2023

Pollycarpus Budihari Priyanto dihukum 14 tahun penjara di tingkat Peninjauan Kembali, yang lebih ringan dari putusan Mahkamah Agung pada 25 Januari 2008 yaitu 20 tahun penjara. TEMPO/Tony Hartawan
3 Tahun Lalu Pollycarpus Terpidana Kasus Pembunuhan Munir Meninggal, Apa Sebabnya?

Hari ini, Sabtu, 17 Oktober 2020 eks terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto meninggal. Ini sebabnya.


Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

5 Agustus 2023

Beberapa kendaraan lapis baja berpatroli di sekitar Jalan Sabang, setelah terjadinya kerusuhan yang disertai penjarahan di tempat tersebut, 14 Mei 1998. Aksi kerusuhan yang melanda kota Jakarta itu membuat terhentinya aktivitas masyarakat. ANTARA/Saptono
Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Pangliam TNI jamin tak ada impunitas dalam kasus korupsi Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Ini jejak impunitas kasus pelanggaran HAM.


Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

6 Juni 2023

Logo PPP
Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP telah menggunakan logo bergambar Kabah sejak 1974. Meski sempat diganti pada 1984 hingga 1998. Logo itu kembali.


Susul Partai Prima, Partai Berkarya Ikut Gugat KPU ke PN Jakarta Pusat

7 April 2023

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Partai Berkarya resmi mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Ken Saphira
Susul Partai Prima, Partai Berkarya Ikut Gugat KPU ke PN Jakarta Pusat

Partai Berkarya juga meminta PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menghentikan tahapan Pemilu 2024.


Partai Berkarya Dukung Putusan PN Jakarta Pusat: Pemilu 2024 Ditunda, Ini Profil Muchdi PR Ketua Umumnya

21 Maret 2023

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Partai Berkarya resmi mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Ken Saphira
Partai Berkarya Dukung Putusan PN Jakarta Pusat: Pemilu 2024 Ditunda, Ini Profil Muchdi PR Ketua Umumnya

Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR mendukung putusan PN Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu. Ini dia profil Muchdi PR.


LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

25 Desember 2022

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) membawa poster dengan wajah Munir saat aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 8 September 2022. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang 18 tahun kematian Munir sekaligus mengingatkan pemerintah agar mengusut tuntas dalang di balik pembunuhannya. ANTARA FOTO/Reno Esnir
LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

Tim Adhoc Munir dinilai memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. Presiden Jokowi diminta tampil ke publik membicarakan masalah ini.


Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

13 September 2022

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Partai Berkarya resmi mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Ken Saphira
Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

Sosok Muchdi Pr mendapat sorotan publik setelah peretas Bjorka membocorkan kronologis pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.


Muchdi Pr Disebut Bjorka Dalang Pembunuhan Munir, Berikut Profilnya

12 September 2022

Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Partai Berkarya resmi mendaftar sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Ken Saphira
Muchdi Pr Disebut Bjorka Dalang Pembunuhan Munir, Berikut Profilnya

Muchdi Pr merupakan Danjen Kopassus dan Deputi V BIN yang sempat berkomunikasi dengan Pollycarpus sebagai pembunuh Munir.


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Bjorka Ungkap Data Muchdi hingga Istana Presiden

11 September 2022

Aktivis yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara melakukan aksi refleksi malam memperingati kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 7 September 2022. Aksi memperingati 18 tahun kematian Munir itu digelar untuk mendorong Komnas HAM melanjutkan dan menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Bjorka Ungkap Data Muchdi hingga Istana Presiden

Topik tentang pembocor Bjorka membagikan tulisannya soal pembunuhan aktivis HAM Munir menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


Muchdi Pr Disinggung Bjorka soal Munir, Sekjen Partai Berkarya: di Pengadilan Tak Terbukti

11 September 2022

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang. ANTARA/Nur Imansyah
Muchdi Pr Disinggung Bjorka soal Munir, Sekjen Partai Berkarya: di Pengadilan Tak Terbukti

Menurut Badaruddin,hacker Bjorka yang membuka kembali nama Muchdi Pr dalam kaitan kasus Munir memiliki niat tertentu.