LBH Jakarta Krisis Keuangan

TEMPO.CO, Jakarta - Kondisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta seret dalam dua bulan kedepan. Kondisi itu bakal mengganggu tugas-tugas invetisgasi dan pendampingan terhadap para pencari keadilan. Beberapa lembaga donor yang selama ini membiayai LBH menghentikan sementara bantuannya.

"Sejak empat bulan lalu dihentikan," kata Ketua LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, Kamis, 26 Mei. "Hanya jeda sementara, komitmen bantuan mereka akan kucur Juli nanti."

Setiap tahun LBH Jakarta membutuhkan biaya operasional, baik untuk investigasi, monitoring, dan pendampingan, sebesar Rp 800 juta. Per bulannya sekitar Rp 70 juta. Kebutuhan dana itu diperoleh dari donatur luar negeri di antaranya AUSAID, Hivos, Yayasan Tifa, dan Kemitraan.

Awal tahun ini, lembaga donor ini kecuali Yayasan Tifa, menghentikan bantuan. Adapun bantuan pemerintah dari Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dihentikan sejak 2008 lalu. "Kondisi ini membuat LBH krisis," kata Nurkholis.

Selama dihentikan, LBH membiayai kegiatan operasional selama empat bulan terakhir dengan mengandalkan dana yang disimpan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun, dana itu kina menipis. Dana simpanan yang tersedia per tanggal 20 Mei 2011 tersisa Rp 27 juta.

Akibat krisis dana, LBH terpaksa mengurangi kegiatan rutin dan operasional, termasuk kegiatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan. Honor untuk pengacara yang melakukan pendampingan, mungkin juga ditiadakan.

Meski demikian, tindaklanjut dari setiap pengaduan yang diterima tetap direspon dan diberikan bantuan seperti biasa. Pada 2011 hingga bulan April 2011, pengaduan masyarakat yang diterima mencapai 447. Tahun sebelumnya mencapai 1.150, yang umumnya kasus perburuhan dan masyarakat miskin.

Nurkholis berencana akan menggalang dana publik untuk mengatasi krisis keuangan selama dua bulan ini. Rencana lain, LBH akan meminta bantuan para alumni. "Langkah ini bisa menjadi momen publik foundation dan mengurangi ketergantungan kepada lembaga donor," kata Nurkholis.

RUSMAN PARAQBUEQ