BPK : Laporan Keuangan Pemerintah 2010 Wajar Dengan Pengecualian

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedua kalinya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2010. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo, di Sidang Paripurna DPR, Jakarta.

Dalam laporannya, Hadi mengatakan realisasi pendapatan pemerintah pada 2010 sebesar Rp 995,27 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp 1.042,12 triliun atau 92,54 persen dari anggaran sebesar Rp 1.126,15 triliun. Realisasi pendapatan tersebut mencapai 100,29 persen dari anggaran sebesar Rp992,40 triliun atau sebesar 117,26 persen dari pendapatan pada 2009 yang sebesar Rp 848,76 triliun.

"Pendapatan tertinggi diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp 723,31 triliun dari anggaran sebesar Rp 743,33 triliun," kata Hadi di Jakarta, Selasa 31 Mei 2011. Pendapatan pajak ini naik 16,68 persen dibandingkan dengan tahun 2009.

Adapun defisit anggaran pada tahun 2010 mencapai Rp 46,85 triliun. Angka ini merupakan setengah dari defisit pada 2009 yang sebesar Rp 88,62 triliun.

Defisit tersebut juga diikuti oleh menurunnya pembiayaan yang menyentuh angka Rp 91,55 triliun. Pada LKKP 2009 tercatat pembiayaan mencapai Rp 112,58.

Sementara itu, untuk total aset yang tercatat mencapai Rp 2423,69 triliun. Aset ini naik Rp 300,79 triliun dibandingkan pada 2009 yang tercatat sebesar Rp 2122,90 trilun. Untuk total piutang sendiri, Hadi mengatakan total piutang pemerintah per Desember 2010 menyentuh jumlah Rp 99 triliun. Sebanyak Rp 70 triliun piutang pemerintah berasal dari sektor pajak.

ADITYA BUDIMAN