TEMPO Interaktif, Jakarta - Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) di Indonesia mencapai 13,6 juta unit. Kebutuhan itu setara dengan seperlima jumlah kebutuhan 61 juta keluarga. "Ini berdasarkan Sensus Sosial dan Ekonomi Nasional pada 2010," kata Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan di Jakarta, Rabu, 1 Juni 2011.
Menurut Rusman, angka tersebut masih abu-abu. Sebab, banyak masyarakat perkotaan yang mengaku memiliki rumah, namun lokasi yang ditempati ilegal. Ada pula masyarakat yang tidak memiliki rumah di kota, tetapi mempunyai rumah di kampung sendiri. "Ini harus didefinisikan kembali," ujarnya.
Adapun keluarga yang tak memiliki rumah kebanyakan menumpang di rumah orang tua, mengontrak, atau menyewa. Data tersebut dapat terus berubah lantaran dihitung mengacu pada sensus penduduk tahun lalu. BPS tengah menggodok data ini dan mulai ditransfer ke Kementerian Perumahan Rakyat.
Nantinya setelah kepemilikan itu jelas, backlog perumahan dapat bertambah ataupun berkurang. Ini tergantung dari prioritas yang ingin diberikan pemerintah saban tahunnya. "Kalau suatu keluarga memang tinggal menetap di suatu tempat, itu yang akan menjadi target pemerintah," tutur Rusman.
Hingga 2014, pemerintah menargetkan pembangunan rumah sangat murah. Dan 1 juta unit untuk tiga kategori, yaitu masyarakat daerah tertinggal, masyarakat miskin kota, dan masyarakat perkampungan nelayan. "Kami akan membagi 1 juta unit ini," kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.
Sekitar 350 ribu unit di antaranya akan menggunakan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sisanya, pemerintah akan menstimulasi dan memfasilitasi masyarakat untuk membeli aset baru agar daya beli rumah terjangkau. "Kami akan bantu masyarakat untuk itu," ujar Suharso.
SUTJI DECILYA
