Primkokas Produksi Kemasan Proteksi Logam

TEMPO.CO, Jakarta - Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) tahun ini akan memproduksi kertas kemas antikarat untuk logam dan baja. "Ini pertama kali di dalam negeri. Selama ini, kebutuhan kertas kemasan untuk industri baja masih impor," kata Ketua Primkokas Budi Rahmat di Jakarta, Rabu lalu.

Pabrik produsen kertas kemas itu selesai dibangun di kompleks pabrik Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Bulan ini mulai produksi dengan kapasitas tahap pertama setara 50 persen kebutuhan Krakatau Steel atau 350 ribu meter persegi. Tahun depan diharapkan produksi meningkat menjadi 700 ribu meter persegi.

Setelah itu, Primkokas bakal meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan industri baja lain di luar Krakatau Steel sekaligus untuk ekspor. Mengenai harga, Budi siap bersaing dengan produk impor. "Harga bisa lebih murah hingga sampai 30 persen dibandingkan dengan produk impor," ujarnya.

General Manager Penjualan I PT Krakatau Steel Marsidon Simanungkalit mengatakan bahwa baja produksi Krakatau Steel yang mesti dikemas mencapai 700 ribu ton per tahun. Harga kertas kemas untuk 1 ton baja mencapai US$ 4,5 sehingga nilai impor kertas kemas per tahun mencapai US$ 3,15 juta.

Marsindon mengatakan tanpa kertas kemas yang baik, kantornya tidak bisa mengekspor baja. Sayangnya, selama ini industri baja lokal sepenuhnya tergantung pada impor, terutama dari Cina. Bahkan beberapa negara tetangga belum sanggup memproduksi kertas kemas. “Ini juga berpotensi ekspor, seperti ke Malaysia," ujarnya.

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Arryanto Sagala mengakui tingkat ketergantungan terhadap impor bahan penolong sangat besar. Januari lalu, nilai impor barang sebesar US$ 12,5 miliar. Komposisi impor bahan baku dan penolong mencapai US$ 9,422 miliar.

Sementara, sisanya berupa bahan konsumsi sebesar US$ 1,03 miliar dan barang modal US$ 2,097 miliar. Nilai impor bahan baku dan penolong yang mencapai 75 persen dari total impor berarti ketergantungan terhadap luar negeri masih sangat besar. “Ini harus benar-benar kita cermati," kata Arryanto.

AGUNG SEDAYU