Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua DPRD NTB Tak Tahu Saham Newmont Digadaikan

image-gnews
Newmont
Newmont
Iklan

TEMPO Interaktif, Mataram - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Suryadi Jaya Purnama mengaku tidak tahu-menahu mengenai penggadaian saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dimiliki PT Multi Daerah Bersaing (MDB) kepada Credit Suisse Singapore (CSS).

Yang pernah diketahuinya adalah Newmont menjadikan jaminan sahamnya kepada pihak asing untuk pembiayaan tambang Newmont di Batu Hijau. Menurut dia, untuk kepentingan operasional, Newmont memerlukan dana US$ 1 miliar pada 1997 sehingga menjaminkan sahamnya ke sindikasi asing.

Penggadaian saham tersebut kemudian memunculkan polemik menjelang divestasi oleh pemerintah daerah hingga muncul keputusan arbitrase. "Tapi, saya tidak tahu kalau saham yang dibeli pemerintah daerah itu digadaikan," kata Suryadi, yang juga politikus dari PKS, Sabtu, 4 Juni 2011.

Suryadi akan mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan aset daerah, termasuk dividen yang akan disetor ke kas daerah. "Kami sudah berencana memanggil Direktur PT Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD NTB yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Husni Djibril membenarkan DMB pernah memberikan dividen talangan kepada daerah. "Betul. Pernah dianggarkan di APBD. Tapi, saya kurang hapal," ucap Husni, yang saat dikonfirmasi sedang dalam perjalanan ke luar kota.

Menurut Husni, untuk APBD 2011 sudah dijadwalkan pendapatan dividen dari kepemilikan saham Newmont. Untuk menyelesaikan masalah deviden itu, Husni akan bertemu dengan Direktur DMB, Selasa pekan depan. Ini untuk menepis munculnya kecurigaan. Husni mengingatkan PT Multi Capital sebagai mitra PT DMB agar tidak wanprestasi. "Eksekutif harus bisa menjaga. Yang penting dikejar kewajibannya," ujarnya.

Sumber Tempo mengungkapkan akhir pekan lalu, bahwa daerah pemilik saham PT Newmont Nusa Tenggara belum menerima pembayaran dividen untuk 2010 yang menjadi haknya. Dividen yang seharusnya dibayarkan kepada tiga pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat diduga dialihkan PT Multi Capital ke Credit Suisse Singapore untuk membayar utang dari saham yang digadaikan guna membeli saham divestasi Newmont.

Selama tahun lalu, dividen yang dibayarkan Newmont kepada negara lebih dari US$ 500 juta. Sebagai pemilik 24 persen saham Newmont, PT Multi Daerah Bersaing (MDB)--perusahaan patungan antara tiga pemerintah daerah dan Multi Capital--berhak memperoleh dividen US$ 120 juta.

Multi Capital, anak usaha PT Bumi Resources, memiliki saham 75 persen di MDB. Sisa saham dipunyai PT Daerah Maju Bersaing (DMB), perusahaan bentukan tiga daerah. Dengan komposisi itu, Multi Capital mendapat dividen US$ 90 juta dan DMB US$ 30 juta. "Bukannya dibagi ke pemegang saham, Multi Capital justru minta Newmont membayar dividen langsung ke Credit Suisse," ujar sumber itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan langkah tersebut, berarti DMB ikut menanggung utang pendanaan. Padahal, berdasarkan nota kesepakatan antara DMB dan Multi Capital pada 11 Juli 2009, utang yang timbul dalam pembelian divestasi Newmont dipikul MDB. "Meski utang pendanaan dibebankan kepada MDB, seharusnya utang ini dijamin Multi Capital," kata sang sumber.

Direktur Utama Multi Capital Didik Cahyanto, yang dihubungi Tempo untuk dimintai konfirmasi mengenai tudingan ini kemarin malam, tidak merespons. Hubungan telepon dan pesan pendek yang dikirimkan kepadanya tidak dijawab.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat menyinggung ihwal agunan saham divestasi Newmont ke pihak asing. Ia menyesalkan hak pembelian yang dimiliki daerah justru diserahkan kepada swasta. "Selanjutnya, saham itu dijadikan agunan kepada pihak asing untuk pembiayaan pembeliannya," kata Agus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu.

Mengenai pernyataan Menteri Keuangan ini, Didik Cahyanto enggan berkomentar. "Saya tidak akan menjawab," ujarnya. Didik menegaskan bahwa dirinya tidak dalam posisi memberi konfirmasi. "Belum jawab dulu, lagi ramai soalnya."

Namun, Direktur MDB Andy Hadianto mengaku telah mendapat dividen untuk 2010 sebesar US$ 30 juta. Dividen itu bakal dibagikan paling lambat akhir Juni. "Sebaiknya Menteri Keuangan tak ikut campur. Tidak perlu ada kekhawatiran terkait pembayaran dividen," ujarnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madjdi menjelaskan bahwa daerah pun sudah mendapat dividen talangan (advance dividend) untuk 2009. Dividen ini sudah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010. "Tak benar kalau pemerintah daerah belum menerima dividen," katanya.

Juru bicara Newmont, Kasan Mulyono, menambahkan, dividen yang sudah dibayarkan kantornya kepada MDB tahun lalu mencapai US$ 146,95 juta setelah dipotong pajak. Pembayaran dividen tahun sebelumnya biasanya dilakukan pada awal tahun berikutnya. "Jadi, dividen 2010 dibayarkan awal 2011," katanya.

SUPRIYANTHO KHAFID

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

12 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

6 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

18 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.


Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

21 hari lalu

Cover Majalah Tempo. FOTO/Tempo
Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

Presiden Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Bahlil Lahadalia dalam tata kelola perizinan tambang.


Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

23 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menunjukkan surat suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. ANTARA
Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

Dia berharap aparat penegak hukum proaktif menelusuri dugaan politisasi izin usaha pertambangan yang disinyalir melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia.