Konversi LPG Hemat Anggaran Rp 33,3 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Konversi energi dari minyak tanah ke gas LPG dinilai menghemat anggaran negara hingga Rp 33,3 triliun. Angka ini merupakan jumlah komulatif sejak konversi energi dicanangkan sejak 2007 hingga April 2011. Jumlah Rp 33,3 triliun ini didapat dari penghematan subsidi Rp 45,3 triliun dikurangi biaya konversi Rp 12 triliun.

Sejak 2007, terhitung sudah ada penarikan 17,1 juta kiloliter minyak tanah dan sudah ada 5,7 juta metrik ton gas yang sudah disalurkan pada LPG 3 kilogram. Direktur Pembinaan Usaha Hilir, Dirjen Migas ESDM Saryono Hadiwidjoyo menyatakan konsumsi gas makin meningkat seiring dengan program konversi ini.

Menurut Saryono, konversi ini ada konsekuensinya. Jika tak bisa dipenuhi pasokan gas, maka harus impor. ''''Kami akan dorong pengembangan infrastruktur dan kilang-kilang domestik untuk memenuhi pasokan gas,'''' ujarnya dalam "Seminar Nasional Konversi Mitan-LPG" di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2011. Jika pasokan gas dari dalam negeri tak mencukupi, maka bisa membeli dari luar negeri. ''''Bahkan bisa impor (gas),'''' kata dia.

Saryono menyatakan suplai gas juga akan terbatas, konsumsi akan melebihi suplai. ''''Perlu kita pikir energi dari sumber lain,'''' ujarnya.

Saryono menyatakan konversi ini bertahap karena terkait sarana infrastruktur. Pada 2007, konversi dilakukan di Jawa dan Sumatera bagian selatan. ''''Karena daerah ini infrastrukturnya sudah ada, daerah lain belum,'''' ujarnya.

Selanjutnya, pada 2010 untuk sebagian Sumatera dan Kalimantan. Pada 2011 diprioritaskan di NAD Sumatera utara, Sumatera barat, Bangka-Belitung, NTB, Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Untuk Indonesia bagian timur,saat ini belum dikonversi karena pembangunannya infrastruktur. ''''Kami masih suplai minyak 2 juta kiloliter di Indonesia bagian timur,'''' ujarnya.

Zainudin Amali, anggota Komisi Energi DPR, menyatakan infrastruktur ini memang jadi kendala. Program konversi ini, menurutnya, belum diimbangi secara proporsional dengan kemampuan produksi, infrastruktur, dan pengembangan pasar dalam negeri. Kurangnya pasokan gas membuat sejumlah kilang LPG tak berfungsi dengan normal. ''''Akibatnya, impor LPG terus naik,'''' ujarnya dalam acara yang sama. Maka dia berharap pemerintah membangun infrastruktur agar konversi LPG bisa segera terealisasi menyeluruh.

Selain itu, sistem distribusi yang terbuka membuat subsidi tak tepat sasaran. Pasalnya, harga LPG bersubsidi (ukuran 3 kilogram) yang lebih rendah dari LPG nonsubsidi membuat banyak praktek pengurangan isi tabung LPG 3 kilogram. ''''Kami harap sistem distribusinya tertutup,'''' kata dia.

Saryono menyatakan saat ini impor bahan bakar minyak mencapai 33 persen dari kebutuhan nasional.
Pada 2006, porsi minyak dalam bauran energi mencapai porsi 51,6 persen. Pada 2025, diharapkan porsi minyak tinggal 20 persen.

NUR ROCHMI