TEMPO Interaktif, Jakarta - Maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines menginginkan public service obligation (PSO) pemerintah sebesar Rp 280 miliar seluruhnya. “Kalau diberikan selama lima tahun, kami bisa menggandeng PTDI (PT Dirgantara Indonesia),” kata Direktur Utama Sardjono Jhony Tjitrokusumo di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2011. Dana PSO tersebut merupakan subsidi pemerintah untuk maskapai yang menempuh rute perintis, yaitu daerah yang terisolasi dalam jalur transportasi.
Untuk mendapatkan dana tersebut, Merpati menginginkan tidak ada tender. “Jangan ditender, langsung dikasihkan ke Merpati,” katanya. Jhony menambahkan, Merpati mendapatkan dana PSO sebesar Rp 115 miliar untuk rute di kawasan Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sekitar Maluku Utara tahun ini. “Merpati rata-rata 60 persen menang tender,” ujarnya.
Direktur Niaga Merpati Tony Aulia Achmad mengatakan dana PSO akan dipakai untuk biaya operasional dan perawatan pesawat perusahaan. "Ini semakin cepat semakin bagus," ujarnya.
Merpati, kata Jhony, banyak menempuh rute yang membuka daerah-daerah terpencil. “Misinya membedah isolasi,” ujarnya. Saat ini, maskapai plat merah ini memiliki 14 pesawat MA-60 buatan Xi'an Aircraft Industry Cina yang memiliki rute Medan, Sumatera Utara; Surabaya Jawa Timur; Makassar Sulawesi Selatan; Bali dan Nusa Tenggara; Papua; dan sebagian Maluku Utara.
AKBAR TRI KURNIAWAN
