ICW Minta Perbaikan Penyelenggaraan Haji Jangan Hanya Administrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mempertanyakan penanganan 48 temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait masalah penyelenggaraan haji. Sebelumnya menurut Wakil Presiden sekitar 38 temuan sudah dibenahi tinggal 10 temuan lagi." Yang harus diperjelas penyelesaian bagaimana. Jangan cuma penyelesaian administrasi saja," ujar Ade Irawan Peneliti ICW saat dihubungi Tempo. Jumat, 10 Juni 2011.

Ia menegaskan, sebulan lalu, ICW sudah mendatangi UKP4 untuk melaporkan temuan ICW, soal carut marutnya penyelengaraan ibadah haji. Sampai saat ini belum ada keterbukaan dari Kementerian Agama soal pengelolaan ibadah haji."Kementrian agama yang membuat aturan, yang menyelenggarakan dan yang mengevaluasi. Kalau seperti ini terus sampai kapanpun akan bermasalah,"

Ade menegaskan, beberapa yang dilaporkan pada UKP4, adanya carut marut soal penentuan biaya ibadah haji yang tidak pernah melibatkan publik. Selain itu pengelolaan dana BPIH yang tidak transparan mulai penggunaan, alokasi dan bunganya."Bayangkan daftar tunggu sudah jemaah sampai 7 juta, dan setoran perjamaahnya Rp 25 juta. Kemana ini uangnya,"

Selain itu, kata Ade, soal pengadaan pengadaan barang dan jasa yang tidak pernah dilakukan secara terbuka. "Tiap tahun pemerintah hanya ngomong harus benahi atau harus jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Tampa ada pembenahan subtansinya," ujarnya.

ALWAN RIDHA RAMDANI