TEMPO Interaktif, Ternate - Sejumlah organisasi mahasiswa Maluku Utara menyatakan sikap menolak pengadaan pesawat kepresidenan. Pengadaaan pesawat kepresidenan itu dianggap pemborosan keuangan negara.
“Kami akan mendukung penuh pengadaan pesawat kepresidenan jika pengadaan itu dilakukan saat keuangan negara dalam keadaan sehat," kata Koordinator presedium aliansi mahasiswa maluku utara Halik A Rajak, 25 tahun, Jumat, 10 Juni 2011.
Menurut Halik, anggaran pengadaaan pesawat kepresidenan idealnya diarahkan untuk program-program pembangunan yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat seperti pertanian, dan perikanan. “Lebih baik rencana pengadaan pesawat untuk presiden di tundah,” ujar Halik.
Ketua persatuan mahasiswa nuku Ibrahim H Achmad menambahkan, pengadaan pesawat kepresidenan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk arogansi kekuasaan. Langkah itu melukai hati masyarakat indonesia secara keseluruhan. “Sebab selama ini belum ada prestasi yang cukup memuaskan bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah," katanya.
Tahun depan, pemerintah berencana mengadakan pesawat boeing 737-800 untuk presiden. Harga pesawat menelan anggaran USD 85,4 juta atau setara dengan Rp 854 miliar.
BUDHY NURGIANTO
