ISPO Harus Bisa Jadi Pelengkap Standar Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Standar Indonesia untuk minyak sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) diharapkan bisa menjadi pelengkap standar internasional. "Bukan bertentangan dengan Roundtable Sustainable Palm Oil," kata Chief Executive Officer Sinar Mas Franky Oesman Widjaja di sela-sela rangkaian acara World Economic Forum di Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.

Namun, langkah awal untuk membuat ISPO lebih diakui adalah dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan stakeholder-nya. Semua pihak juga harus sepakat bahwa penerapan standar ini memang penting. "Untuk itu perlu adanya edukasi kepada semua pihak terkait ISPO,” ujarnya.

Jadi, lanjut Franky, sebagai awalan, kredibilitas ISPO sendiri harus dibangun. Setelah ISPO diakui, kata Franky, "Buyer bisa memilih."

Sebelumnya, salah satu buyer minyak sawit Indonesia, Unilever, menyatakan tidak masalah pada standar kelapa sawit yang berlaku di berbagai wilayah. "Tapi, kami tidak bisa pakai beberapa standar," kata Chief Executive Officer Unilever Paul Polman. Maka, hingga saat ini, Unilever masih mengacu pada satu standar RSPO.

Juru Kampanye Hutan Indonesia Bustar Maitar mengatakan dalam ISPO harus memuat aturan yang belum ada pada RSPO sehingga bisa saling melengkapi. "Contohnya hak-hak masyarakat, yang diatur lebih detail pada ISPO,” katanya.

Saat ini, menurut Bustar, aturan yang terkandung dalam ISPO masih lemah. "Sebab, pada draft yang ada, isinya hanya kebijakan yang sudah ada," kata dia. Padahal, untuk menegakkan aturan yang ada pada kebijakan yang sudah ada, seharusnya dengan penegakan hukum.

Sementara itu, ISPO sendiri harus memberikan sesuatu yang lebih bagi para pengusaha. "Sebab, jika dilihat dari perspektif bisnis, standar baru adalah biaya," kata dia. Apalagi jika standar tersebut tidak langsung mendapat pengakuan internasional.

EKA UTAMI APRILIA