Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Dewan Jember Terima Tunjangan Sertifikasi Guru

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jember - Abdul Ghofur, seorang anggota DPRD Jember, ternyata menerima dana tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan itu diterimanya sejak tahun 2008 silam hingga saat ini. "Sebelum menjadi anggota Dewan saya sudah menjadi guru," katanya, Senin, 13 Juni 2011.

Hingga kini, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Jember itu memang masih tercatat sebagai guru di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Dia menolak menyebutkan jumlah dana tunjangan sertifikasi yang diterimanya, namun informasi yang dihimpun Tempo menyebutkan dia menerima hingga Rp 2 juta setiap bulan.

Ghofur beralasan, sebelum memutuskan untuk menerima tunjangan itu, dia sudah melihat aturan dalam Susunan dan Kedudukan anggota DPRD Jember. Dalam aturan itu, katanya, tidak ada larangan anggota Dewan merangkap sebagai guru atau pengajar. "Yang tidak boleh kalau guru swasta seperti saya menjadi kepala atau wakil kepala sekolah," katanya.

Dengan alasan itu, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tunjangan itu. "Tunjangan sertifikasi itu penghargaan dari pemerintah. Apalagi saya sudah 19 tahun jadi guru sebelum jadi anggota Dewan," kata politikus yang sudah dua periode menjadi anggota Dewan itu.

Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, mengaku baru mengetahui jika ada anggota Dewan Jember yang menerima tunjangan sertifikasi. Menurutnya, dalam aturan Susduk anggota Dewan, disebutkan tidak boleh menerima honor yang bersumber dari dana APBD dan APBN sekaligus.

"Jika memang menerima dobel honor dari APBD dan APBN begitu, seharusnya berkewajiban mengembalikan. Selain itu ini juga menyangkut soal etika," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan Kepala Dispendiknas Jember, Achmad Sudiyono, juga mengaku baru mengetahui hal itu. Sesuai aturan, Dispendiknas hanya meneruskan usulan guru penerima tunjangan sertifikasi dari sekolah.

"Kami tidak tahu kalau Abdul Ghofur yang diajukan dan disetujui itu Abdul Ghofur anggota Dewan. Seharusnya dia lebih paham, sudah jadi wakil rakyat kenapa masih mengajukan sertifikasi," katanya. Sudiyono mengaku masih akan mengadakan rapat membahas kasus itu.

Abdul Ghofur adalah legislator dari PAN Jember. Dia menjadi anggota Dewan selama dua periode, yakni periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

MAHBUB DJUNAIDY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Sebut Soal Sertifikasi Guru dalam Debat Capres, Apa Arti Dan Syaratnya?

5 Februari 2024

Anies Baswedan Sebut Soal Sertifikasi Guru dalam Debat Capres, Apa Arti Dan Syaratnya?

Anies Baswedan menyebut problem sertifikasi guru pada debat capres ke-5, apa saja sebenarnya syarat sertifikasi guru?


Indonesia Paling Banyak Terima Sertifikasi Guru dari Google di Asia Pasifik

22 Mei 2023

Olivia Basrin, Country Lead, Google for Education, Indonesia pada 22 Mei 2023/Tempo-Mitra Tarigan
Indonesia Paling Banyak Terima Sertifikasi Guru dari Google di Asia Pasifik

Indonesia menempati posisi 1 di Asia Pasifik yang memiliki jumlah pelatihan dan sertifikasi guru level 1 dan level 2 terbanyak dari Google.


Nadiem Sebut Guru Belum Sertifikasi Bisa Dapat Tunjangan di RUU Sisdiknas

31 Agustus 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan pemaparannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2022. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan pembelajaran tatap muka sekolah di bulan Juli 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Sebut Guru Belum Sertifikasi Bisa Dapat Tunjangan di RUU Sisdiknas

Di DPR, Nadiem menjelaskan berbagai poin di dalam RUU Sisdiknas, termasuk tunjangan profesi guru.


Persentase Guru Kompeten Jakarta Turun Drastis Hingga 1,02 Persen

25 Februari 2022

Seorang guru melakukan PJJ di SMP 263, Jakarta, Selasa 26 Januari 2022. Jumlah sekolah di DKI Jakarta yang ditutup sementara kembali bertambah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan total ada 90 sekolah yang ditutup karena kasus COVID-19. Sekolah yang ditutup terdiri atas jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). TEMPO/Subekti.
Persentase Guru Kompeten Jakarta Turun Drastis Hingga 1,02 Persen

Dalam dokumen tersebut juga tertulis perlunya sertifikasi guru agar meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.


Bertemu Sri Mulyani, PGRI Curhat Soal Pembayaran Tunjangan Guru

10 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Pengerjaan revitalisasi Lapangan Banteng dibagi atas 2 zona. TEMPO/Muhammad Hidayat
Bertemu Sri Mulyani, PGRI Curhat Soal Pembayaran Tunjangan Guru

Ketua Umum PGRI curhat ihwal pembayaran tunjangan guru kepada Sri Mulyani.


Sri Mulyani Sindir Tunjangan Guru: Besar tapi Tak Berkualitas

10 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Sri Mulyani Sindir Tunjangan Guru: Besar tapi Tak Berkualitas

Sri Mulyani mengatakan besarnya tunjangan guru tak mencerminkan kualitasnya.


Genjot Kualitas Guru SMK, Pemerintah Mulai Sertifikasi

23 Agustus 2017

Para guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru di Sekolah SMUN 68, Jakarta, Senin (30/7). TEMPO/Tony Hartawan
Genjot Kualitas Guru SMK, Pemerintah Mulai Sertifikasi

Hamid mengatakan ada 56 skema keahlian yang mendapat sertfikasi.


Anggaran Profesi Guru Dipangkas, Ini Hitungan Kemendikbud

28 Agustus 2016

Sejumlah guru swasta berunjuk rasa di depan Istana, Jakarta, 25 November 2015. Mereka meminta kepada Jokowi agar menetapkan guru-guru sekolah swasta yang sudah bersertifikat pendidik atau lulus sertifikasi, sebagai honorer Kategori 3 atau K-3, yang menerima tunjangan profesi. Tempo/ Aditia Noviansyah
Anggaran Profesi Guru Dipangkas, Ini Hitungan Kemendikbud

Kemendikbud sendiri yang mengusulkan kepada Kemenkeu untuk mencoret alokasi dana tunjangan profesi guru yg bakal tak terserap.


Setahun Jokowi, Uji Kompetensi Guru Dinilai Hanya Proyek  

26 Oktober 2015

Mendikbud Mohammad Nuh saat melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan uji kompetensi guru di SMP 19, Jakarta, (30/07). Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangankeprofesian berkelanjutan para guru. TEMPO/Dasril Roszandi
Setahun Jokowi, Uji Kompetensi Guru Dinilai Hanya Proyek  

Ujian kompetensi guru harus dipisahkan dengan faktor kesejahteraan guru.


Semua Guru di Indonesia Akan Ikut Ujian Lagi

7 September 2015

Uji kompetensi guru di Malang, Jawa Timur, (4/3). ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Semua Guru di Indonesia Akan Ikut Ujian Lagi

Kompetensi guru di Indonesia pada 2019 harus meningkat dua kali lipat dari kondisi tahun ini.