TEMPO Interaktif, Denpasar - Gara-gara penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sangat rendah, Gubernur Bali Made Mangku Pastika sempat ditegur Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun, menurut Pastika, orang Bali memang kurang senang berutang.
“Itu karena mereka takut dengan hukum karma dan takut ngemplang utang,” ujar Pastika usai meresmikan program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), yang diberi nama Jamkrida Bali Mandara (JBM), Selasa, 14 Juni 2011.
Selain itu, bunga KUR dinilai terlalu tinggi. "Rakyat kita mikir untuk meminjam KUR. Cuma saya belum berani saya bilang kepada Presiden. Saya khawatir dianggap tidak mendukung program pemerintah. Dengan jamkrida saya punya jawaban," kata Pastika.
Di pihak lain, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, UMKM di Bali merupakan unit usaha terbesar yang belum dioptimalkan. Jumlahnya pun fantastis. Sebanyak 99 persen dari total unit usaha di Bali adalah UMKM. UMKM masih berkutat pada kesulitan mengakses pasar, akses permodalan, minimnya manajemen dan SDM.
“UMKM dianggap tidak seperti bank, meski bisnisnya visibel. Saya memandang perlu ada lembaga penjaminan daerah sebagai solusinya," tutur Pastika.
Jamkrida di Bali merupakan yang pertama di Indonesia dengan nilai agunan total Rp 50 miliar. Jamkrida bukan sistem penjaminan yang baru pertama kali ada di dunia. "Jamkrida ini meniru lembaga penjaminan kredit di Jepang,” kata Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, M. Ihsanuddin.
ROFIQI HASAN