Dewan: Dana Pemilihan Gubernur Jawa Barat Kemahalan

TEMPO.CO, Bandung - Sejumlah fraksi di DPRD Jawa Barat menilai dana pemilihan gubernur Jawa Barat sebesar Rp 1,4 triliun yang akan dimasukkan dalam dana cadangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jabar kemahalan.

”Aspek kepatutan dan kelayakan harus jadi pertimbangan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Herry Mei Oloan, dalam pembacaan pandangan fraksinya di paripurna DPRD Jabar, Bandung, Kamis, 16 Juni 2011.

KPU Jawa Barat menyodorkan angka Rp 1,4 triliun dana yang harus dicadangkan untuk pemilihan gubernur, mengantisipasi pemilihan yang berjalan 2 putaran plus sengketanya. Fraksi PDIP menilai, sejumlah asumsi angka yang disodorkan itu perlu dicermati merujuk dari biaya yang dikeluarkan saat pemilu gubernur pada 2008 lalu.

Herry memaparkan, pada pemilihan gubernur 2008, dana pemilihan 1 putaran yang dihabiskan oleh KPU, panitia pengawas, desk pilkada, serta instansi vertikal sebesar Rp 428 miliar. Dengan total pemilih saat itu 29 juta orang, asumsi biaya yang dikeluarkan setiap pemilih Rp 17 ribu.

Sementara untuk pemilihan gubernur pada 2013 nanti asumsi pemilih diproyeksikan 33 juta orang, biaya pemilu 1 putarannya diperkirakan Rp 649 miliar. Dengan asumsi itu biaya rata-ratanya Rp 19 ribu per pemilih. ”Ada kenaikan biaya rata-rata setiap pemilih 67 persen, padahal jumlah TPS relatif sama,” kata Herry.

FPDIP menilai dana Rp 1,4 triliun yang diajukan KPU kemahalan. "Dana itu setara dengan biaya perawatan kesehatan 1,4 juta rakyat miskin,” kata Herry.

Menurut dia, untuk pilkada Jawa Barat, meskipun 2 putaran, cukup Rp 726 miliar. "Kalau efisiensi, anggarannya bisa hanya Rp 500 miliar," kata Herry.

Berbeda dengan FPDI yang menilai kemahalan, Fraksi Golkar memaklumi besarnya anggaran yang diajukan KPU. ”Namun, dalam hal akurasi dana cadangan itu harus akuntabel,” kata Ganiwati, juru bicara Fraksi Golkar.

Sedangkan Fraksi PKS menyatakan dana yang diusullkan KPU itu bisa menimbulkan reaksi publik. ”Penjelasan komprehensif sangat dibutuhkan agar tidak ditolak karena persepsi publik,” kata anggota fraksi itu, Lalu Suryadi.

Ketua KPU Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiansyah mengakui, dana yang diusulkan itu memang mahal. Tapi, kata dia, dana itu merupakan dana cadangan. "Dana yang dibutuhkan sebenarnya akan dihitung ulang pada 2012 nanti," katanya.

AHMAD FIKRI