TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut mereka seharusnya tidak sekadar menjadi event organizer yang mengurusi proses seleksi dari tahap ke tahap, salah alamat. “Terserah orang menilai. Tapi, anggapan ICW salah alamat,” kata Sekretaris Panitia Seleksi Achmad Ubbe, Minggu 19 Juni 2011.
Sebelumnya, peneliti ICW Febri Diansyah menyebut Panitia Seleksi seharusnya tidak sekadar menjadi event organizer yang mengurusi proses seleksi dari tahap ke tahap. Mereka diminta punya visi ke depan mengenai sosok pimpinan KPK. Sejauh ini, Panitia Seleksi dipandang Febri baru bicara teknis dan persyaratan saja, tanpa menyebut visi.
Baca Juga:
Menurut Febri, ada tujuh tantangan bagi Panitia Seleksi KPK. Pertama, harus memiliki visi memilih pimpinan KPK. Kedua, harus mengumumkan kepada publik kriteria detail pimpinan KPK. Ketiga, pimpinan KPK harus memiliki kekayaan yang wajar. Keempat, Panitia Seleksi harus menanyai calon pimpinan KPK soal sikap mereka terhadap kasus-kasus korupsi.
Kelima, Panitia Seleksi harus memperhatikan hasil judicial review masa jabatan pimpinan KPK yang besok diputus Mahkamah Konstitusi. Keenam, calon pimpinan KPK tidak boleh punya riwayat terjerat kasus hukum. Ketujuh, Panitia Seleksi harus menanyai calon pimpinan KPK soal wacana pemiskinan koruptor.
Menurut Ubbe, karena memang saat ini masih dalam tahap seleksi administrasi, wajar jika semua saran ICW belum bisa dipenuhi. “Berdasar Surat Keputusan Presiden, kan tugas kami memang memilih pimpinan, yang awalnya dimulai tahap seleksi administrasi,” ujarnya.
Saran-saran ICW, kata Abbe, mungkin bisa digunakan dalam tahap selanjutnya, setelah seleksi administrasi. “Itu nanti akan diuji di tahap tracking. Termasuk mengetes ketaatan membayar pajak dan melaporkan hasil kekayaan,” ujarnya.
Seperti diketahui, pendaftaran calon pimpinan KPK akan ditutup besok, 20 Juni 2011. Sejauh ini, ada 127 orang pendaftar yang berasal dari berbagai profesi. Di antara yang sudah mendaftar adalah Brigadir Jenderal Nana Rukmana, jaksa Sutan Bagindo Fahmi, dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat.
ISMA SAVITRI
