TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, jarang ada daerah hasil pemekaran yang bisa sukses. "Lebih banyak daerah hasil pemekaran yang bermasalah dan tidak menggembirakan," ujarnya dalam jumpa pers seusai rapat konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Istana Negara, Kamis, 23 Juni 2011.
Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, otonomi daerah bertujuan mendekatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, DPR dan pemerintah sepakat memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.
Yudhoyono mengatakan hingga kini ada 178 usulan pembentukan daerah baru yang masuk ke pemerintah pusat.Tiga puluh tiga di antaranya adalah usulan provinsi baru. Sedangkan sisanya adalah kabupaten dan kota. "Saya ngeri Indonesia tambah 33 provinsi lagi. Tentu ini masalah serius. Kalau gegabah akan menimbulkan persoalan besar," ucapnya.
Ia berpendapat sistem pemekaran dan penggabungan daerah tak boleh meninggalkan bom waktu. Jika ada urgensinya, misal rentang kendali terlalu luas sehingga manajemen tak efektif, bolehlah pemekaran dilakukan. "Tapi, jangan sampai lebih bermotifkan politik kekuasaan, siapa ingin jadi apa, di atas kepentingan mendekatkan pelayanan pada rakyat," tuturnya.
SBY juga meminta membayangkan, jika 178 usulan itu diloloskan, entah berapa puluh atau ratus triliun rupiah yang harus dikucurkan negara dalam lima sampai sepuluh tahun.
Karena itu, pemerintah dan parlemen sepakat segera menyelesaikan desain induk pemekaran daerah sebagai acuan bagi pemekaran wilayah di masa depan.
BUNGA MANGGIASIH
