Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapor Ditahan, Wali Murid Akan Pidanakan SMPN 1 Cikini

image-gnews
TEMPO/Machfoed Gembong
TEMPO/Machfoed Gembong
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Enam wali murid yang mengadukan masalah penahanan rapor oleh SMP Negeri 1 Cikini, Jakarta Pusat, ke Komisi Nasional Perlindungan Anak sepakat untuk memidanakan kasus ini. Mereka berpendapat bahwa pihak sekolah harus diberi sanksi pidana agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kalau sanksi administrasi saja tidak cukup. Harus ada efek jera," kata Milang, salah seorang wali murid, di kantor Komnas Anak kemarin.

Dalam pertemuan dengan Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait, para wali murid menyerahkan dokumen kuitansi Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB), Sumbangan Rutin Bulanan (SRB), dan kupon barter rapor yang dibuat oleh komite sekolah sebagai bukti penahanan rapor. Dalam dokumen foto yang diterima Tempo, kupon berbentuk kertas kecil itu akan ditulis "acc diberikan rapor" jika mendapat persetujuan komite sekolah.

Sekretaris Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan Jumono menyatakan bahwa pengaduan pidana wali murid merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut dia, anak sudah dirugikan oleh kasus ini. "Urusan sumbangan berimbas negatif pada anak," kata Jumono, yang mendampingi wali murid.

Menurut Jumono, pihak wali murid juga menunggu sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada Kepala SMP Negeri 1 Cikini, Subardjo, dan komite sekolah. Kalau dirasa ringan, pihaknya akan mengupayakan kasus ini dibawa ke ranah hukum. "Biar ada efek jera," tuturnya.

Menanggapi rencana para wali murid ini, Subardjo menyatakan siap jika kasus ini dipidanakan. Dia membantah anggapan bahwa telah menahan rapor 125 siswa kelas VII dan VIII. "Sudah didistribusikan semua," ujarnya.

Adapun Arist menyerahkan masalah itu kepada orang tua murid. Ia menilai penahanan rapor kenaikan kelas sarat pelanggaran hak anak karena anak terhalang mengetahui statusnya apakah naik kelas atau tidak. "Pasti si anak tertekan dan kecewa," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Arist mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat Zaenal Soleman, Subardjo, dan komite sekolah. "Surat panggilan sudah dikirim," tuturnya.

Dalam pertemuan itu, wali murid membeberkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam penentuan besaran nominal SPDB sebesar Rp 7 juta. Pembentukan perwalian dinilai juga tidak transparan. "Perwalian orang tua ditunjuk sekolah," ujar Milang.

Rama Sulaiman, wali murid lainnya, mengatakan masih ada siswa kelas VII dan VIII yang belum menerima rapor. "Yang pasti, orang tua yang hadir di sini (kantor Komnas Anak) belum menerima rapor semua. Ada enam siswa," kata dia.

Pada Jumat pekan lalu, 125 wali murid melakukan protes karena rapor anak mereka ditahan. Alasan pihak sekolah, wali murid harus melunasi dulu uang SPDB sebesar Rp 7 juta.

HERU TRIYONO | MARTHA W

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

9 September 2013

Seorang siswa SMPN 2 Tangerang bersedih saat pesantren kilat di Masjid Raya Al-Azhom, Tangerang, Banten, (22/7). Pesantren selama 4 hari di bulan Ramadan ini untuk menambah ilmu agama bagi sejumlah siswa-siswi. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

Dia mempertanyakan manfaat survei berisi grafik ukuran kelamin laki-laki dan perempuan itu.


Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

7 September 2013

Ilustrasi kesehatan/Berobat/Dokter/Perawat. triarc.co.za
Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

Kuesioner gambar alat kelamin menjadi bagian pemeriksaan kesehatan untuk siswa SMP dan SMA terkait kesehatan reproduksi. Uji coba berlanjut tahun ini.


Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

7 September 2013

freepicturesweb.com
Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

Kuesioner yang memuat alat vital program UKS kerja sama empat kementerian.


Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

6 September 2013

Siswa beberapa sekolah di Aceh menyanyikan lagu Jepang, Omoiyari (belas kasih sayang) dalam peringatan dua tahun tsunami di Jepang, di SMP 1 Pekan Bada, Aceh Besar, Senin (11/3). TEMPO/Adi Warsidi
Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

Kuesioner bergambar kelamin yang sempat beredar di SMP Negeri 1 Sabang telah ditarik oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Sabang.


Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

6 September 2013

imperfectwomen.com
Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

Perbedaan interpretasi timbul lantaran kurangnya pemahaman dinas kesehatan di beberapa daerah tentang kesehatan reproduksi.


KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

6 September 2013

Ilustrasi Pengukuran Payudara. Shutterstock
KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

Gambar, foto, atau sketsa organ kelamin tanpa penjelasan memadai dianggap bisa mengarah kepada pornografi.


Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

6 September 2013

freepicturesweb.com
Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

AFP, Straitstimes Singapura, The Standar Hong Kong menulis soal kuisioner yang mencantumkan gambar alat kelamin.


Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

5 September 2013

imperfectwomen.com
Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

Seharusnya kuesioner gambar kelamin tidak dibagi dan tidak boleh dibawa pulang karena bersifat rahasia.


Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

5 September 2013

Ilustrasi
Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

SMP Negeri 1 Sabang merasa tercoreng dan kecewa dengan pihak dinas kesehatan. 'Lembaran itu dibagikan oleh petugas puskesmas dan dinas kesehatan.'


Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

4 September 2013

freepicturesweb.com
Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

Dinas Kesehatan Kota Sabang mengatakan data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan reproduksi remaja di Kota Sabang.