Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencalonan Muchdi Ditolak Pengurus Wilayah dan Cabang PPP  

image-gnews
TEMPO/Adri Irianto
TEMPO/Adri Irianto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Panitia Pelaksana Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan, Muchdi Purwopranjono harus mengumpulkan 700 suara untuk dapat menjadi ketua umum partai berlambang Ka'bah itu dalam Muktamar di Bandung, 2-5 Juli 2011 mendatang. "Dia harus mengubah AD/ART karena untuk jadi Ketua Umum syaratnya minimal satu periode pernah tercacat sebagai pengurus," ujar Sekretaris Pelaksana Muktamar PPP, M. Romahurmuziy, di Jakarta, Rabu 29 Juni 2011.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini menegaskan sampai saat ini calon Ketua Umum PPP yang mendapat dukungan terkuat dari DPC adalah Suryadarma Ali. Bahkan, tak menutup kemungkinan pemilihan akan aklamasi karena kuatnya dukungan kepada Menteri Agama itu.

"PPP tidak pernah mengeluarkan satu surat pun untuk Pak Muchdi. Dia hanya daftar jadi anggota, tidak ada lain," katanya.

Ia menegaskan, hasil pengecekan ke wilayah dan cabang, hampir semua berkeberatan dengan pencalonan orang baru karena PPP memiliki nilai, tradisi, dan sejarah. "Ketika tiba-tiba dipimpin orang baru, tidak mengenal PPP, tidak memiliki keterkaitan emosional dengan PPP, mereka menolak."

Selain isu utama soal pemilihan ketua umum PPP, topik yang akan dibahas dalam Muktamar PPP adalah soal perubahan kepengurusan dengan mengajukan dua orang wakil ketua umum, penambahan pengurus harian menjadi 40 orang sampai 50 orang, pembentukan mahkamah partai sesuai dengan syarat undang-undang hingga perubahan jadwal Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang. "Panitia ajukan perubahan Muswil dan Muscab 6 bulan setelah muktamar. Jadi ada persiapan 4 tahun dalam pemilu presiden."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Romahurmuziy mengatakan, adanya kursi wakil ketua umum bukan untuk mengakomodasi calon ketua umum yang tidak terpilih. Tapi, karena kebutuhan organisasi yang menginginkan dan mendelegasikan hal yang strategis terutama soal pemilihan umum.

"Kami menginginkan ada wakil ketua umum yang orientasinya pada pemilu legislatif, (Pemilu) Presiden, dan kepala daerah," ujar Imron Pangkapi, Ketua Panitia Pelaksana Muktamar.

Ia menegaskan, dalam Muktamar PPP tidak akan dibahas soal jabatan rangkap. Pasalnya, PPP tidak melarang adanya rangkap jabatan untuk pengurus partai. "Jabatan rangkap tidak ada masalah, yang penting pembagian kewenangannya. Sebagai pemimpin partai kami ingin jadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota," katanya.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

4 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

7 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

7 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.


Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

4 Juni 2023

Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.


Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

7 Mei 2023

Rangkaian Harlah ke-50, PPP Depok gelar jalan sehat hijaukan enam daerah pemilihan, Ahad, 22 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

Jelang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Depok, DPC PPP Kota Depok meminta bacaleg untuk menandatangani pakta integritas.


PPP Dukung Ganjar Pranowo, Pengamat: Calon Presiden Golkar Bisa Berubah

27 April 2023

Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (keempat kiri) didampingi Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (kedua kiri) menyampaikan keputusan Rapat Pimpinan Nasional PPP di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 26 April 2023. PPP mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
PPP Dukung Ganjar Pranowo, Pengamat: Calon Presiden Golkar Bisa Berubah

PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Diprediksi akan berpengaruh pada calon presiden dari Golkar.