DPR Memilih Menunda Pengesahan RUU Intelijen

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengaku tidak akan terburu-buru mensahkan Rancangan Undang-undang Intelijen. Kemungkinan undang undang ini akan dirampungkan pada masa sidang kedua Oktober-September mendatang. "Ada prinsip prinsip yang dilakukan dalam pembahasan undang undang ini," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita Ketua Kelompok Kerja Undang-undang Intelijen usai Pencanangan Pendidikan dan Latihan Kader Penggerak Teritorial Desa, Partai Golkar di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 2 Juli 2011.

Ia mengatakan DPR akan menerapkan prinsif kehati-hatian dan pruden pada undang undang intelijen. DPR  juga terbuka untuk masukan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat." katanya. Agus mengakui masih ada masalah dengan pasal penyadapan, pemeriksaan intensif dan kelembagaan.

Agus menegaskan soal penyadapan memang ada usulan untuk membentuk badan tersendiri terutama usulan dari PT Telkom karena melihat secara teknis dan anggaran."Jangan lupa, penyadapan itu merupakan deteksi dini. Sehingga banyak juga yang mengatakan penyadapan bukan bagian criminal justice system." katanya."

Para aktivis sebelumnya, mendesak DPR tidak terburu-buru mengesahkan sesuai jadwal legislasi DPR, yakni pada Juli 2011. Karena ada beberapa alasan diantaranya ruang lingkup kerahasiaan informasi intelijen terlalu luas. Rancangan beleid juga tanpa dirumuskan, serta tanpa penjelasan dan perincian yang memadai.

Selain itu, RUU Intelijen tidak melembagakan kontrol publik. Berbeda dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, beleid tersebut tidak mengatur tentang mekanisme uji konsekuensi dan uji kepentingan publik dalam menentukan rahasia negara. Calon aturan itu tak memberi peluang masyarakat untuk mengawasi mekanisme dan proses kerahasiaan informasi. RUU itu dituding tak mempertimbangkan kepentingan publik terhadap kebebasan informasi dan hanya berpijak pada kepentingan pemerintah untuk merahasiakan informasi.

Beleid intelijen itu juga memberi kewenangan penyadapan dan penangkapan bagi aparat intelijen tanpa penetapan ketua pengadilan. Ketentuan itu berpotensi mengancam hak asasi dan keselamatan warga negara, bahkan rentan diselewengkan demi kepentingan ekonomi dan politik penguasa.

"DPR dalam perumusan Undang-undang Intelijen dan Keamanan Nasional selain kehati hatian. DPR memegang prinsif akuntabilitas, hak azasi manusia, junjung tinggi demokrasi dan penegakan hukum. Tanpa mengurangi kewewangan aparat keamanan," katanya."Tarik menariknya antara hak azasi manusia dan kita tidak mau memiliki negara yang lemah,"

ALWAN RIDHA RAMDANI