DPD Dukung Pers Terus Mengabarkan Kebenaran  

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat, Alirman Sori, mendukung seluruh media memberitakan kebenaran. Ia meminta pers tak takut pada ancaman-ancaman yang disebarkan sejumlah pihak untuk membungkam media. "Media tak perlu takut memberitakan kebenaran, saya siap mendukung," kata Alirman dalam diskusi bertajuk "Ada Apa dengan Demokrasi dan Media Massa" di Gedung DPD RI, Jumat, 15 Juli 2011.

Dukungan Alirman ini terkait dengan polemik ancaman dan kritikan kepada media massa yang memberitakan Partai Demokrat dan mantan bendahara umumnya, M. Nazaruddin. Beberapa waktu lalu, sejumlah kader Partai Demokrat mengancam akan mempidanakan media massa yang menyebarkan tudingan gelap dari Nazaruddin melalui BlackBerry Messenger.

Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, menebar tudingan pada rekan-rekannya terkait kasus Wisma Atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang, yang menjeratnya. Ia menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Demokrat Andi Malarangeng, Anggota Komisi Olahraga DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh, serta Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir, sebagai orang-orang yang bermain dalam kasus ini.

Nazaruddin menuding mereka menerima sejumlah uang dalam kasus ini. Tudingan ini ditebarkan Nazaruddin melalui BlackBerry Messenger yang diterima sejumlah media. Pesan ini sempat diragukan keasliannya oleh sejumlah kader Demokrat. Bahkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, juga sempat menuding media mendiskreditkan partainya.

Alirman mengatakan, seharusnya pihak-pihak yang diberitakan tak perlu bersikap reaktif pada pers. "Kritik sebaiknya dianggap sebagai suplemen dan vitamin," kata Alirman. Ia menilai apa yang dilakukan oleh media sejauh ini masih dalam koridor yang benar. Alasannya, media tak hanya mengkritik Partai Demokrat terus-menerus. "Kami juga sempat mendapat kritikan soal pembangunan Gedung DPD," kata dia.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, meyakini sumber yang dikutip media tentu punya kredibilitas tinggi. Selain itu, pers dalam menurunkan berita juga memiliki prosedur ketat. "Ada proses verifikasi, konfirmasi, editing, dan sebagainya," kata Wina.

Menurut Wina, pemberitaan tentang Nazaruddin di media massa selama ini bukan bertujuan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. "Tapi karena di dalamnya ada kepentingan publik. Jika media tak mengungkapnya, publik tak akan tahu apa-apa," kata Wina.

FEBRIYAN