Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasar Cermati Pembahasan Kenaikan Pagu Utang AS  

image-gnews
REUTERS/Sukree Sukplang
REUTERS/Sukree Sukplang
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama secara terbuka terus menekan kongres yang mayoritas dari Partai Republik untuk memberikan persetujuannya menambah pagu utang. Pemerintah AS meminta tambahan plafon utang sebesar US$ 2,4 triliun dari posisi sekarang, US$ 14,3 triliun (Rp 122.265 triliun).

Analis dari PT Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengatakan bahwa pembicaraan antara pemerintah dan kongres terus dilakukan secara intensif karena batas akhir pengambilan keputusan pada 2 Agustus mendatang. Sebelum batas akhir yang telah ditentukan, lembaga legislatif akan melakukan pemungutan suara (voting) pada 19 Juli besok guna menyetujui untuk menaikkan plafon utang pemerintah.

Salah satu anggota Kongres Partai Republik dari Ohio memberikan sinyal positif yang dikatakan sebagai a “solid plan for moving forward”. Namun, Partai Republik tidak akan menyetujui kenaikan pajak seperti yang diusulkan oleh Presiden Obama untuk mengimbangi penurunan defisit anggaran.

Sejauh ini, investor masih cukup netral terhadap perkembangan pembicaraan mengenai pagu utang Pemerintah AS ini. “Karena mereka yakin tidak mungkin Pemerintah AS akan dibiarkan mengalami gagal bayar,” ujar Lana.

Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama dunia kembali naik 0,306 poin (0,41 persen) ke level 75,432. Mata uang euro di pasar Asia pagi ini kembali melemah 0,0087 poin (0,61 persen) menjadi US$ 1.4070. Poundsterling Inggris juga terdepresiasi 0,0037 poin (0,23 persen) ke level US$ 1,61. Sementara itu, yen justru menguat 0,103 poin (0,13 persen) ke level 79,0265 per dolar AS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Analis dari PT Valbury Asia Securities, Nico Omer Jonckheere, mengatakan bahwa masalah krisis utang Eropa dan perdebatan kenaikan pagu utang AS masih akan mempengaruhi pasar finansial global. Masalah utang yang dikhawatirkan akan terus menyebar ke negara Eropa lainnya akan tetap membebani mata uang Uni Eropa.

Lembaga pemeringkat internasional yang notabene dari Amerika membuat rating surat utang AS masih bertahan di level AAA. Meskipun kemarin Moody’s dan Standard & Poor’s mengatakan bahwa rating utang Pemerintah AS berpotensi diturunkan peringkatnya jika gagal mencapai kesepakatan menambah pagu utangnya hingga 2 Agustus mendatang. “Kondisi utang Amerika Serikat sebenarnya juga tidak lebih baik dari negara Uni Eropa, bisa dibilang juga sudah bangkrut,” kata Nico.

Jika Pemerintah AS sampai mengalami default (gagal bayar) karena tidak mempunyai uang akibat tidak disetujuinya penambahan pagu utang, dampaknya akan sangat besar. Efek domino yang ditimbulkan bisa berimbas ke seluruh dunia. Suku bunga akan melambung dan pemulihan ekonomi akan semakin melambat. “Ini mungkin yang menjadi pertimbangan dari lembaga pemeringkat yang bermarkas di Amerika masih mempertahankan rating utang Pemerintah AS,” papar Nico.

VIVA B. KUSNANDAR

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

16 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

44 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

47 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

48 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.


Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

48 hari lalu

Utang pemerintah menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.


Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

49 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.


Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

49 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?


Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

49 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

49 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

50 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

Kemenkeu angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun atau 38,75 persen dari PDB per 31 Januari 2024.