TEMPO Interaktif, Bandung - Sebanyak 330 anak perwakilan dari seluruh provinsi memulai sidang Kongres Anak Indonesia di Bandung, hari ini, Kamis 21 Juli 2011. Kongres tahunan ke-10 ini membahas masalah anak untuk disampaikan ke pemerintah. Hasilnya akan dibacakan pada perayaan Hari Anak Nasional tandingan di Gedung Merdeka, Bandung, pada 23 Juli 2011.
Sidang kongres itu rencananya digelar sejak pagi hingga malam di Hotel Panghegar. Peserta dikelompokkan ke dalam 5 komisi, yaitu kesehatan, pendidikan, partisipasi anak, perlindungan khusus, serta infrastruktur dan jaringan anak. Setiap peserta akan berdiskusi tentang aspirasi dan masalah anak di daerah masing-masing.
Peserta kongres, Jamingatun Hasanah, 16 tahun, mengatakan akan membawa persoalan kurang meratanya jumlah dan kualitas guru yang ditempatkan di kota dengan pelosok Lampung. Siswi SMAN 1 Pringsewu itu juga meminta guru lebih kreatif mengajar agar siswa mudah menyerap pelajaran. Selain itu, dia mengeluhkan maraknya penjualan buku lembar kerja siswa (LKS) setelah buku digratiskan.
Adapun Shintya Gubah, 17 tahun, membawa persoalan kekerasan anak dan anak buangan yang hidup tanpa akte kelahiran. Akibatnya, ujar siswi SMAN 3 Kotabumi, Lampung Utara, itu banyak anak berusia 8-12 tahun yang menjadi gelandangan dan pengemis di jalan. "Mereka dipelihara dan disuruh oleh preman," ujarnya.
Sedangkan Manfred Kudiai meminta pemerintah daerah melarang peredaran minuman keras. Menurut pelajar SMKN 1 Kuala Kencana, Mimika, itu banyak pelajar yang suka teler akibat minuman keras. "Itu bukan budaya. Pemerintah tolong larang miras di Papua," katanya.
Kongres anak bertujuan melatih kemampuan anak-anak Indonesia menyampaikan pendapatnya ke orang tua hingga pemerintah. Namun, hasil kongres yang digelar Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dikabarkan batal dibacakan langsung pada perayaan Hari Anak Nasional 23 Juli mendatang di Ancol, Jakarta. "Saya kecewa karena tidak bisa disampaikan langsung ke Presiden," kata Manfred.
Sebagai gantinya, menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, akan dibacakan di perayaan hari anak nasional tandingan di Gedung Merdeka, Bandung, di hari yang sama. Selain untuk memboikot, juga untuk memberi contoh demokrasi ke anak-anak yang menghargai perbedaan pendapat.
Tahun lalu, kata Arist, pembacaan hasil kongres anak juga batal karena alasan sempitnya waktu. Sebelumnya, panitia juga melakukan sensor isi hasil kongres. Salah satunya yang mencuat terkait perlindungan anak dari asap rokok. "Jangankan meminta ke pemerintah, anak-anak membacakan saja tidak boleh," katanya. Padahal Undang-Undang dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, ujar Arist, memberi hak ke setiap anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
ANWAR SISWADI
