Maruarar Temui Buruh Pendemo BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Ekonomi, Maruarar Sirait, menemui massa Kesatuan Aksi Jaminan Sosial di depan pagar Gedung DPR-MPR siang ini, Jumat, 22 Juli 2011. Maruarar berjanji ikut memperjuangkan kepentingan buruh. "RUU BPJS adalah cerminan peduli atau tidaknya pemerintah terhadap kepentingan rakyat," kata Maruarar disambut teriakan masa, "Buktikan!"

Sementara itu, ekonom Rizal Ramli ikut bergabung dengan massa Kesatuan Aksi Jaminan Sosial pukul 11.25 WIB di halaman depan pagar Gedung DPR-MPR. Rizal mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurutnya, pemerintah memperlambat pengesahan. "Kalau untuk urusi Naz... Pengambil uang rakyat negara segera diurusi, tapi RUU ini tidak," teriak Rizal dalam orasi di hadapan buruh.

"SBY-Boediono adalah masalah bagi bangsa kita. Kita biarkan mereka Lebaran dulu, biar minta maaf ke rakyat. Sehabis Lebaran kita turunkan pemerintah yang tidak amanah ini. Mudah-mudahan setelah Lebaran terjadi perubahan di Indonesia," ujar Rizal berapi-api.

Pembahasan RUU BPJS telah ditunda 2 kali. Hari ini adalah batas waktu kedua nasib RUU tersebut diputuskan. Namun, Kamis, 21 Juli 2011, Dewan telah memutuskan menunda pembahasannya lagi. Sebab, masih ada silang pendapat dengan pemerintah, khususnya mengenai transformasi 4 BUMN asuransi, yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes. Akibatnya, sulit mengetuk palu pengesahan pada masa sidang ini.

Jika mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, RUU ini seharusnya sudah disahkan paling lambat 19 Oktober 2009.

Kemarin, Dewan mengatakan pengesahan RUU BPJS ditunda hingga masa sidang berikutnya bulan Agustus hingga Oktober. Terjadi perdebatan mengenai transformasi BUMN asuransi.

Demonstran KAJS terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Tekstil, Sandal dan Kulit, Badan Eksekutif Mahasiswa Jabodetabek, dan 64 elemen masyarakat. Mereka mendesak RUU BPJS segera disahkan agar kalangan buruh memperoleh jaminan kesehatan seumur hidup.

ATMI PERTIWI