Hollywood Tawarkan Kerja sama Perfilman

TEMPO.CO, Jakarta -Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal menyatakan sudah melakukan pembicaraan dengan Ketua produsen film Hollywood, The Motion Picture Association of America, Chris Dodd tentang kisruh impor film Hollywood di Indonesia.

Dalam pembicaraan tersebut, Dino mengatakan Chris Dodd menyatakan komitmennya untuk memajukan film Indonesia. “Dia berkomitmen apapun apapun film Hollywood yang masuk mereka berkepentingan adanya win-win (solution), film Indonesia bisa maju,” kata Dino yang ditemui Tempo dalam acara Konferensi Internasional Futurologi di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (28/7)

Kepada Dino, Chris Dodd menyatakan keinginannya agar film Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri. Chris, kata Dino, menawarkan kerja sama teknologi, manajemen dan transfer pengetahuan. “Sehingga dengan adanya kemelut (impor film) ini ada peluang yang lebih bagus,” katanya.

Selain itu, Dino juga mengungkapkan bahwa perusahaan film Universal Studio menawarkan orang Indonesia untuk magang di sana. “Kalau ada film Indonesia bekerja sama dengan Hollywood, kita juga harus siap,” katanya.

Selama ini, kata dia kalau ada orang asing yang mau membuat film di Indonesia harus menunggu lama, karena tidak tersedianya kru dan tak tersedia infrastruktur memadai. “Jadi kita harus siap dengan infrastrukturnya, krunya semua sudah ada, tidak harus menunggu lama,” katanya.

Sebenarnya, kata Dino Indonesia menawarkan ongkos pembuatan film yang jauh lebih murah dibandingkan negara lain. “Biaya cost pembuatan film di Indonesia hanya 25 persen, jadi kalau di luar biayanya 100 juta, di Indonesia hanya 25 juta. Secara overrall bisa lebih rendah,” katanya.

Berkaitan dengan sudah masuknya film Hollywood ke Indonesia, Dino menyambut positif hal tersebut. “Ini kemajuan, baik sekali dan awal dari kembalinya film-film Hollywood di Indonesia sehingga bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat merindukan sekali, hiburan masyarakat itu ada dua, makan di restoran dan nonton film, kita harus menjamin dua bentuk hiburan akan terus ada,” katanya.

Berkaitan tudingan adanya monopoli distribusi film Hollywood hanya kepada kelompok usaha tertentu, Dino enggan menanggapi. Menurut dia kepada siapa hak distribusi itu diberikan lebih bersifat business to business. "Pemerintah tidak bisa memaksakan itu, tapi itu perlu dibicarakan untuk mencari solusi," katanya.

IQBAL MUHTAROM