Gayus Lumbuun. TEMPO/Wahyu Setiawan
Topik
Komisi Yudisial Diminta Tak Loloskan Gayus sebagai Hakim Agung
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta Komisi Yudisial tidak meloloskan calon hakim agung yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun yang berafiliasi dengan partai politik. Salah satu yang tidak direkomendasikan KPP untuk lolos seleksi tahap berikutnya adalah Gayus Lumbuun, anggota Komisi Hukum DPR dari PDIP.
"Kalau anggota Dewan seperti Pak Gayus Lumbuun terpilih sebagai hakim agung, dia akan sulit bersikap independen," kata Donal Fariz, anggota KPP yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Sabtu, 30 Juli 2011.
KPP menilai, jika hakim agung berafiliasi dengan parpol tertentu dan pernah menjabat anggota DPR, maka kemungkinan besar yang bersangkutan akan menemui kesulitan bersikap imparsial. "Misalnya ada kasus korupsi yang melibatkan rekan satu partai atau kawan di DPR, konflik kepentingan tentu amat potensial muncul," kata Donal.
Beberapa hari lalu, kata Donal, KPP sudah menyerahkan pada komisioner Komisi Yudisial hasil penelusuran rekam jejak sejumlah calon hakim agung. Laporan dibuat KPP berdasar pemberitaan media massa, saran masyarakat, serta wawancara dengan sejumlah sumber di daerah.
"Tapi kami tidak dalam rangka memberi rekomendasi nama ke Komisi Yudisial, hanya menggodok bahan penelusuran agar bisa memberi mengenai plus-minus calon hakim agung," kata Donal.
Pekan ini Komisi Yudisial melakukan tes wawancara terhadap 43 calon hakim agung. Tes yang berlangsung terbuka dilakukan untuk mencecar visi-misi serta rekam jejak para kandidat. Senin, 1 Agustus 2011, sejumlah nama yang lolos tahap wawancara akan disetor ke DPR untuk menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan.
Juru Bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, mengaku tidak menargetkan jumlah tertentu untuk diloloskan ke DPR. Alasannya, Komisi Yudisal ingin proses seleksi didasari kualitas, bukan kuantitas.
Keputusan Komisi Yudusial itu diapresiasi positif KPP. "Memang seharusnya integritas dan kualitas yang dikedepankan, bukan kejar setoran," kata Donal.
ISMA SAVITRI





