TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan moratorium (penghentian sementara) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi efektif mulai Senin, 1 Agustus 2011. Moratorium itu hanya berlaku bagi TKI sektor pekerja domestik, yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga.
Untuk mengantisipasi moratorium TKI, pemerintah, kata Muhaimin, melakukan berbagai bentuk pengawasan. "Kami kerja sama dengan BNP2TKI dan Imigrasi agar para TKI yang bekerja ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi, tak berangkat ilegal," dia menegaskan.
Selain itu, persiapan di dalam negeri juga dilakukan, seperti pembenahan sistem pengiriman dan perlindungan. "Setelah kami yakin hak normatif pekerja terpenuhi seperti jam kerja, hari libur, gaji baru kami nyatakan siap, lalu kami perbolehkan ke Arab lagi," Muhaimin menjelaskan.
Meskipun begitu, pihaknya belum dapat menentukan batas waktu moratorium hingga dicabut. Pembahasan nota kesepahaman juga dikatakan masih terus dilakukan oleh kedua belah pihak. Muhaimin melanjutkan, selama waktu pembahasan itu pemerintah menyiapkan dua hal bagi para calon TKI.
"Ada yang sifatnya instan, seperti PNPM dan kerja yang padat karya, dan ada yang sifatnya dari hulu, yaitu peningkatan pendidikan calon TKI supaya mereka memilih tidak bekerja lagi di sektor domestik, tapi sektor formal," imbuhnya.
Ia melanjutkan, untuk menampung para calon TKI yang batal bekerja ke Arab Saudi, Kemenakertrans akan menggandeng perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam memberikan pekerjaan alternatif melalui pemanfaatan dana Coorparate Social Responsibility (CSR)
Misalnya, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang makanan dan minuman atau perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan. "Mereka dapat memberdayakan para TKI," kata dia.
RIRIN AGUSTIA
