TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta diskusi oleh Lembaga Ketahanan Nasional bisa langsung diaplikasi dalam kebijakan. Selama ini, kata SBY, apa yang dihasilkan dalam diskusi itu masih mentah belum bisa diaplikasi langsung. "Hasil penelitian itu masih belum matang, coba dilengkapi lagi untuk bisa jadi kebijakan, SOP," kata SBY dalam sambutan saat menerima Peserta PPSA XVII Lemhanas di Istana Negara, Selasa 9 Agustus 2011.
Pendidikan Lemhanas angkatan XVII ini mengambil tema tentang penanganan terorisme. Presiden setuju dengan tema yang diambil karena masih relevan dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.
Terorisme, kata SBY, dalam dasar negara sangat gamblang bertentangan dengan kemanusiaan termasuk dalam Undang-undang Dasar 1945. Ia mengatakan akar terorisme bisa berasal dari mana pun, misalnya ajaran kelompok agama yang tidak tepat dan menyimpang. Menghadapi ini, SBY meminta para ulama ikut berperan mengarahkan kepada yang benar.
Selain itu, menurut SBY, faktor lain adalah kemiskinan dan ketidakpedulian. Sehingga, pemerintah terus melakukan pembangunan untuk penyetaraan dan mengentaskan kemiskinan. Kebodohan juga bisa menjadi faktor munculnya terorisme. "Pemerintah akan terus melakukan pemerataan," katanya.
Dalam memberikan efek jera, Presiden berharap hukuman yang diberikan kepada para pelaku teror mendapatkan hukuman yang setara. "Kalau hanya beberapa bulan tidak sesuai dengan tindakannya. Ini ketidakadilan," katanya.
Ia mengajak semua komponen masyarakat menganggap terorisme sebagai ancaman utama. dengan dianggap sebagai ancaman, maka pemerintah tidak perlu lagi melakukan sosialisasi dan edukasi. Masyarakat pun bisa bersiap menghadapi ancaman terorisme. Pemerintah juga akan selalu membuka kerjasama dengan negara lain dalam menghadapi ancaman terorisme. Indonesia termasuk negara yang berhasil dalam menangani terorisme.
EKO ARI WIBOWO
