RAPBN 2012 Dipandang Tidak Efisien  

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dinilai tidak efisien lantaran lebih banyak dibelanjakan untuk kebutuhan rutin, yaitu menggaji dan membayar keperluan pegawai negeri.

“Anggaran kita gendut dan tidak efisien, banyak lemaknya,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini, Kamis, 18 Agustus 2011. Proporsi gaji pegawai meningkat dari 20,14 persen menjadi 22,61 persen atau mencapai Rp 215,7 triliun.

Didik menilai belanja pegawai tidak tepat lantaran produktivitas pegawai negeri sipil masih buruk. “Pelayanan publik oleh PNS masih nomor 115 dunia karena reformasi birokrasi gagal dan korupsi meningkat,” katanya. Konsentrasi anggaran untuk gaji pegawai juga terlihat dari Dana Alokasi Umum yang mayoritas termaktub pada dana transfer ke daerah. “Sekitar 70 persen DAU untuk gaji pegawai,” katanya.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, menilai pemerintah tidak konsisten dalam belanja pegawai. Menurut dia, rencana moratorium pegawai negeri sipil tidak tercermin dalam anggaran. “Katanya moratorium, tapi ada kenaikan dalam alokasi anggaran. Ini tidak konsisten.”

Didik menilai postur APBN tidak mendukung program pemerintah yang berjanji akan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

Enny menguatkan pernyataan Didik. Dalam kajian INDEF, alokasi anggaran belanja rutin meningkat dari 78,49 persen pada APBN-Perubahan 2011 menjadi 80,43 persen pada RAPBN 2012.

Enny menilai pemerintah juga menutupi-nutupi utang yang direncanakan. Dalam postur RAPBN, pemerintah seolah-olah berutang Rp 125,6 triliun untuk menutupi defisit anggaran.

Padahal, pada struktur pembiayaan disebutkan ada penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 134,6 triliun dan utang luar negeri Rp 56 triliun sehingga total utang mencapai Rp 190,6 triliun.

“Ketergantungan utang sudah seperti candu,” katanya. Enny menilai utang baru itu lebih besar ketimbang belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp 168,1 triliun. “Jadi, anggaran tidak propertumbuhan,” ujarnya.

Enny mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar minyak dari Rp 195,3 triliun menjadi Rp 168,6 triliun perlu diapresiasi. Namun, pemerintah sebaiknya berupaya membuat program agar tidak tergantung pada subsidi BBM. “Harus ada upaya kuat beralih pada gas,” katanya.

Enny mengatakan rencana kenaikan tarif dasar listrik sebaiknya ditinjau ulang. Pemerintah sebaiknya mulai menggenjot upaya konversi penggunaan gas dalam membangkitkan listrik lantaran subsidi besar pada energi diakibatkan penggunaan minyak bumi.

Desentralisasi fiskal telah berhasil yang terlihat pada transfer dana ke daerah. Namun yang terjadi, beberapa kepala daerah tidak menggunakan dana tersebut. Kenaikan transfer dana justru meningkatkan pengangguran.

Ekonom INDEF lainnya, Bustanul Arifin, mengkritik kecilnya anggaran bagi Kementerian Pertanian yang kurang dari Rp 20 triliun. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. INDEF berharap Dewan Perwakilan Rakyat mampu melakukan perubahan postur RAPBN dengan prioritas pada belanja infrastruktur.

AKBAR TRI KURNIAWAN