TEMPO Interaktif, Jambi - Sedikitnya 1.500 guru sekolah menengah pertama negeri (SMPN) dan sekolah menengah atas negeri (SMAN), termasuk sekolah menengah kejuruan (SMKN), se-Kota Jambi, Kamis, 8 September 2011, melakukan aksi demo di gedung DPRD Kota Jambi. Mereka mempertanyakan dana tunjangan sertifikasi yang belum dibayar sejak sembilan bulan terakhir.
"Kami datang ke sini untuk mempertanyakan kenapa dana tunjangan sertifikasi kami sejak Desember 2010 hingga Agustus 2011 belum dibayar pemerintah. Sementara semua daerah di Indonesia sudah diberikan," kata Aswin Ermansyah, koordinator lapangan aksi guru, kepada Tempo.
Para guru sebelumnya sudah berulang kali mempertanyakan masalah ini ke pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi. "Jawaban kami terima, karena dana itu belum ditransfer pemerintah pusat, tanpa menyebut alasannya," ujarnya.
Aswin, salah seorang guru SMKN 2 Kota Jambi, lebih lanjut menyatakan jika pemerintah daerah setempat tidak segera mencairkan dana tersebut, maka pihaknya akan melakukan aksi serupa dalam waktu dekat ini dengan jumlah yang lebih banyak lagi.
Setelah beberapa saat melakukan orasi, akhirnya sekitar 20 orang perwakilan guru melakukan pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Jambi. Dalam pertemuan yang dipimpin Rasdi, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jambi, itu dihadiri pula Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jambi Budi Daya dan Jumisar, Kepala Dinas pendidikan Kota Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Budi Daya menyatakan keterlambatan pencairan dana tunjangan sertifikasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat itu akibat pada tahun anggaran 2010 lalu, berdasarkan temuan BPK, ada kelebihan pembayaran dengan kisaran sebesar Rp 30 juta.
"Atas dasar itulah maka pemerintah pusat meminta sebelum dana kelebihan tersebut dikembalikan, maka dana tunjangan sertifikasi berikutnya belum akan ditransfer," kata Budi Daya.
Budi Daya mengatakan pihaknya akan segera mengembalikan dana itu jika para guru yang merasa menerima lebih mengembalikannya kepada pemerintah. "Kami sudah merencanakan akan mencairkan Rp 500 juta Anggaran Pendapatan Biaya Daerah Tambahan (APBD-P) sebagai dana pendamping. Saya pikir akhir Oktober ini para guru di Kota Jambi sudah menerima tunjangan sertifikasi tersebut," ujarnya.
Riva'i, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Jambi, menyatakan jumlah anggota PGRI di daerah ini sekitar 6.920 orang, separuh di antaranya yang merupakan angkatan 2006 dan 2010 sudah terdaftar untuk menerima dana tunjangan sertifikasi.
Jumisar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, menyatakan pihaknya juga menyesalkan adanya keterlambatan pembayaran dana tunjangan sertifikasi ini. "Terus terang saja, saya juga prihatin akibat kejadian ini karena akan sangat mempengaruhi mentalitas para guru untuk mengajar. Saya juga menolak jika dituding terlalu birokrasi dan tak becus sehingga menimbulkan keterlambatan pencairan itu," ujarnya.
Raja Saragih, salah seorang guru yang mengajar bidang studi Bahasa Indonesia di SMKN 2 Kota jambi, kepada Tempo menuturkan jika pihaknya tidak habis pikir kenapa hanya Kota Jambi yang sampai terlambat pencairan dana tunjangan sertifikasinya.
SYAIPUL BAKHORI
