Besok, DPRD Garut Gelar Rapat Soal Mundurnya Diky  

TEMPO.CO, Bandung - Kasus pengunduran diri Wakil Bupati Garut Diky Chandra akan menjadi agenda pembahasan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Rabu, 14 September 2011. ”Kami akan membacakan surat pengunduran Pak Wakil Bupati saja,” kata Ketua DPRD Garut Ahmad Badjuri usai mengikuti rapat konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa, 13 September 2011.

Badjuri mengatakan, di dalam rapat paripurna itu, DPRD Garut tidak akan mengeluarkan keputusan menyetujui atau tidak soal pengunduran diri Wakil Bupati. ”Rapat paripurna itu intinya, pimpinan (Dewan) meminta izin ke sidang paripurna untuk menyampaikan ini,” katanya.

Menurutnya, mundur merupakan hak Diky. ”Dalam kapasitas lembaga ini, kita tidak ada kata menerima atau menolak karena ini hak prerogatif dia." kata Badjuri. " Dia mengambil sikap mengundurkan permintaan sendiri. Kami tidak bisa memaksakan karena itu hak pribadi dia,” 

Hari ini, seluruh pimpinan DPRD Garut, termasuk ketua fraksi menyambangi Gedung Sate Bandung. Mereka bertemu sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas soal permintaan mundur Diky.

Menurut Badjuri, dalam pertemuan itu ia menjelaskan langkah yang ditempuh DPRD Garut. Dari menerima surat permintaan mundur, mengelar rapat pimpinan, sampai minta klarifikasi dari Diky Chandra. " Beliau tetap keukeuh mundur" ujarnya. "Alasannya sudah bisa dilihat dari suratnya, Pak Diky menyampaikan kondisi mungkin kurang sinergis (dengan Bupati),” 

Badjuri mengatakan, kendati Diky meminta mundur, roda pemerintahan Garut masih berjalan. ”Sampai hari ini kita lihat pemerintahan berjalan dan Wakil Bupati sampai hari ini masih ngantor,” katanya.

Soal substansi konsultasi dengan pemerintah provinsi, kata Badjuri, hanya membicarakan soal teknis. ”Kita bicara teknis saja. Kita laporkan langkah-langkah yang sudah dilakukan di DPRD dan sampai besok kita akan paripurna,” katanya.

Soal pengawasan DPRD Garut menghadapi konflik antara bupati dan wakilnya, Badjuri mengatakan lembaganya hanya menilai jalan tidaknya pemerintahan. ”Kami melihat dari sisi itu saja,” kata Badjuri.

Badjuri membantah di rapat konsultasi itu sekaligus membahas mekanisme pergantiannya nanti. ”Itu sudah terlalu jauh, kita (hanya) membicarakan mau menyelenggarakan paripurna, progress itu kita sampaikan ke provinsi secara resmi,” katanya.


AHMAD FIKRI