Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pungli di Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Mulai Rp 5.000

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Tangerang - Para pencari kerja di Kabupaten Tengarang mengeluhkan maraknya pungutan liar di kantir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Pungutan itu diduga dipraktekkan oleh pegawai negeri di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan tingkat kecamatan dan kabupaten.

Besarnya pungutan beragam mulai Rp 5.000 sampai Rp 35 ribu. ”Hanya  mengurus kartu kuning AK 1, kami harus mengeluarkan uang cukup besar,”ujar Marlia, 19 tahun, seorang pencari kerja,  Kamis 14 September 2011.

Menutut Marlia, kartu AK 1 itu menjadi syarat pencari kerja untuk melamar pekerjaan. Pembuatan kartu di kantor kecamatan biayanya  Rp 35 ribu. Sementara di kantor Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang  dikenakan Rp 5.000. ”Padahal ada tulisan terpampang besar, gratis,” kata Marlia.

Kepada pembuat kartu kuning,   oknum pegawai itu beralasan biaya yang dikenakan itu untuk membayar foto kopi, legalisir, dan  map. ”Padahal, item-item itu tidak tertulis resmi, kami membayarnya ketika mengambil foto kopi yang dilegalisir,” kata Marlia.

Selain pungutan liar, pelayanan petugas yang tidak ramah juga dipermasalahkan. Menurut Dian Saputra, 19 tahun, pencari kerja asal Lampung, petugas di  Unit Pelaksana Teknis Ketenagakerjaan selalu bicara ketus.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Heri Heryanto mengakui jika pungutan kepada calon tenaga kerja itu adalah ilegal. "Jelas itu pungutan liar,” katanya.Apa pun alasannya, pungutan itu harus dihentikan. ”Pembuatan kartu kuning sudah kami gratiskan sejak setahun lalu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan tentang pungutan liar itu, kata Heri, sudah banyak yang dilaporkan dari masyarakat. Terutama pungutan di kantor kecamatan yang berada di kawasan industri seperti Pasar Kemis, Cikupa, dan Balaraja. ”Dikecamatan pungutan bisa mencapai Rp 25 ribu hingga Rp 35 ribu,” kata dia.

Berdasarkan perhitungan Heri,  jumlah pencari kerja yang mengurus kartu kuning pasca lebaran ini telah mencapai ribuan orang. ”Di kantor dinas tenaga kerja, sekitar 50 orang per hari, sedangkan di kantor kecamatan lebih banyak,” katanya.

Heri mengatakan dirinya sudah pernah memberikan teguran kepada pegawai yang diduga melakukan pungutan liar. ”Tapi mereka sepertinya masih membandel,” katanya.

JONIANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.


Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.


Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.


Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Terminal Bus Baranangsiang di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Juli 2012. TEMPO/Subekti
Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.


Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menghadiri acara Indonesia Transport, Logistics, and Maritim Week 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta,  11 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.


Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.


Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

ilustrasi penjara
Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.


Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk
Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.


Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Seorang anak mengangkat sertifikat tanah saat berlangsung Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Presiden menyerahkan sebanyak 2.050 sertifikat dalam penyerahan kali ini.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.


Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pendaftaran CPNS. TEMPO/ISHOMUDDIN
Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.