Mogok Freeport, Pemerintah Turun Tangan Jika Bipartit Gagal  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyerahkan penyelesaian kasus mogok karyawan Freeport secara bipartit antara manajemen dan para buruh. Menurut Hatta, penyelesaian persoalan perburuhan sudah ada mekanismenya melalui Kementerian Tenaga Kerja. “Jika pertemuan bipartit gagal, maka mekanisme selanjutnya pemerintah turun tangan," kata Hatta di Istana Kepresidenan, Jumat, 16 September 2011. 

Sebelumnya, ribuan karyawan PT Freeport mogok kerja dengan meninggalkan areal tambang di Tembagapura Papua, Kamis, 15 September 2011. Mereka serempak turun menuju Timika. Akibatnya, aktivitas pertambangan lumpuh.

Aksi mogok kerja dengan meninggalkan areal tambang berlangsung sejak pagi. Mereka berkumpul di Check Point 32 sekitar Kuala Kencana (areal manajemen Freeport) dengan menggunakan bus dan jalan kaki.

Hatta mengharapkan Freeport dapat menemukan solusi terbaik. Hingga saat ini, Hatta mengatakan, belum ada permintaan bantuan dari Freeport untuk penyelesaian kasus ini. "Saya berencana untuk berkomunikasi agar dicarikan solusi yang tepat. Saya akan proaktif menanyakan hal itu," ujarnya.

Ia mengatakan aksi pemogokan akan menyebabkan terganggunya produksi. Terlebih lagi, karyawan tidak bekerja sehingga memberikan dampak iklim kurang bagus bagi Indonesia.

EKO ARI WIBOWO