TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kalimantan Timur menghibahkan helikopter dan lahan untuk pembangunan markas dan landasan pesawat TNI di wilayah perbatasan Kalimantan.
Hari ini, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak menandatangani nota kesepahaman tentang Hibah dan Pinjam Pakai Barang Milik Negara atau Daerah untuk memenuhi kebutuhan markas komando, daerah latihan TNI serta landasan helikopter, dan bandara. Total nilai investasi pemda ini mencapai Rp. 56 miliar.
Infrastruktur tersebut akan dibangun di daerah dekat perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak. Wilayah perbatasan ini sepanjang 1038 kilometer dengan 15 kecamatan.
Tidak hanya lahan, pemda Kaltim juga menghibahkan Rp. 120 miliar bagi pembelian helicopter TNI jenis Bel-412. Jumlah helikopter yang dibeli dipasrahkan pemda pada Kemenhan.
Pemda Kaltim bertekad menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda Indonesia dengan pendekatan pertahanan keamanan. “Namanya beranda kan harus dibuat bagus,” kata Awang usai penandatanganan MoU di kantor Kemenhan.
Selain itu, motif ekonomi juga jadi latar belakang pemberian hibah ini. Dengan bertambahnya infrastruktur, pemda Kaltim berharap lalu lintas orang dan barang ke wilayah perbatasan tadi akan meningkat. Saat ini citra kawasan perbatasan identik dengan daerah tertinggal dan terpencil.
Padahal, menurut Awang, wilayah itu punya potensi. Misalnya, masyarakat memiliki surplus beras yang akhirnya dibawa ke Malaysia karena kendala distribusi ke dalam negeri. “Semen sekarang di sana harganya satu juta rupiah per sak,” tambahnya. Dengan adanya infrastruktur bandara nantinya, ia ingin menekan harga-harga barang di Kaltim.
Purnomo menimpali soal pengembangan wilayah perbatasan ini. “Yang berani berangkat ke sana kan biasanya TNI. Uji coba dulu oleh kami dengan pesawat tempur dan Hercules,” ujar dia terbahak. Pihaknya mendukung upaya kerjasama pemda Kaltim ini. Purnomo menyebut, Kemenhan akan menggunakan dana rupiah murni tahunan milik kementerian guna menindaklanjuti inisiatif pemda tersebut.
ATMI PERTIWI
