Menteri Agung Sebut Koordinasi Antarkementerian Buruk

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui koordinasi lintas sektor kementerian masih menjadi hambatan pelaksanaan program kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Dampaknya, kinerja kabinet tak optimal.

"Ini disadari para menteri. Waktunya memperbaiki koordinasi antarkementerian lintas sektoral ataupun pusat dan daerah untuk memastikan program berjalan baik," kata Agung, Senin, 19 September 2011.

Mantan Ketua DPR ini mengatakan perombakan kabinet untuk peningkatan kinerja merupakan hak presiden. Kinerja kementerian diketahui berdasarkan pengawasan dan penilaian unit kerja bentukan presiden, UKP4. Maka, politikus Partai Golkar ini menyerahkan nasibnya sebagai menteri kepada Yudhoyono.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa sebelumnya menyatakan adanya wajah dan komitmen baru dalam kabinet per Oktober nanti. Kemarin ia menegaskan, perombakan itu bersih dari tekanan politik. Perombakan lebih karena perbaikan pemerintahan tiga tahun ke depan.

Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan bukti tak adanya tekanan politik adalah dalam dua hari terakhir, Yudhoyono belum bertemu dengan ketua umum partai. Partai Demokrat pun mengakui tak dimintai masukan oleh Presiden. "Hal-hal seperti begitu (reshuffle) tidak pernah dirapatkan dan tidak ditawarkan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Jafar Hafsah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menilai perombakan didasari hubungan yang tak lagi harmonis antara Yudhoyono dan para menterinya. Presiden dan menteri di kabinet tak lagi berbagi dan berdiskusi tajam. "Para menteri sudah tidak berbicara secara baik kepada Pak Presiden," katanya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. "Menurut saya, ini iklim kabinet yang tidak sehat."

Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini mengatakan ketidakharmonisan itu mengakibatkan banyak pekerjaan kementerian yang tertunda. "Karena kabinet tidak lagi mengambil keputusan secara sehat," kata Fahri.

Namun, sejumlah politikus lintas partai beranggapan perombakan kabinet merupakan pengalihan isu kasus Century. Mereka adalah politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Misbakhun (PKS), dan Akbar Faisal, politikus Hati Nurani Rakyat. Perombakan dianggap tekanan terhadap menteri dari partai koalisi agar tak mendukung kasus Century dibuka lagi. "Ada saling sandera lagi," kata Akbar.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. pesimistis perombakan kabinet bulan depan bisa memperbaiki kinerja menteri. Keraguan didasari rumitnya persoalan negara bidang penegakan hukum. Ia mencontohkan banyaknya persoalan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Bukan karena mereka tidak baik (kinerjanya), tapi karena problemnya terlalu berat," ujarnya. "Saya ragu kalau di level yang lebih tinggi bisa melakukan koordinasi yang lebih tough."

Adapun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan siap apabila Yudhoyono mencopotnya dari kabinet. "Saya enggak pernah memikirkan jabatan, kok, terserah orang mau ngasih jabatan," katanya.

MAHARDIKA S HADI | RUSMAN P | FEBRIYAN | EKO ARI W | ARIS A | ISMA S | M TAUFIK | AHMAD RAFIQ