Soal Reshuffle Kabinet, Ini Permintaan Golkar  

TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Golkar ternyata memiliki permintaan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jadi merombak kabinetnya. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, jika keputusan mengganti menteri yang tak berkinerja baik sudah diputuskan, Golkar meminta ada baiknya Presiden membicarakan dulu dengan partai asal menteri itu.

"Meski kami tahu keputusan merombak kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY" kata Idrus Marham di Yogya, Selasa, 20 September 2011.

Menurut Idrus, permintaan Golkar itu sesuai dengan kesepakatan politik yang dibuat di Sekretariat Gabungan Partai Politik koalisi pendukung pemerintahan SBY- Boediono. Dalam kontrak yang disepakati bersama, partai politik berhak memberikan uslan, namun Presiden-lah yang akhirnya memutuskan. "Penentuan tetap terserah Presiden," kata Idrus.

Dan lagi, secara etika, jika menteri yang kinerjanya buruk, Presiden bisa membicarakan dengan partai asal menteri itu. "Misalnya ada menteri dari Golkar yang kinerjanya buruk, sebaiknya kami dimintai pendapat," kata Idrus. "Itu mekanismenya,"

Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada pembicaraan antara Presiden dan Partai Golkar terkait isu reshuffle. Bahkan, pembicaraan itu tidak ada di Sekretariat Gabungan. "Sampai sekarang Presiden belum ada bicara dengan kami," kata dia. " Yang jelas ada atau tidak perombakan kabinet, tak akan mempengaruhi sikap Golkar."

Di Jakarta sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan, Presiden SBY masih mengambil jarak dengan partai koalisi dalam mengambil keputusan soal reshuffle. Sejauh in, Presiden baru membahasnya bersama Wakil Presiden.

”Ini untuk mencari dan menghasilkan keputusan terbaik tentang nama dan posisi baru dalam kabinet,” kata Daniel.

Sejauh ini, kata Daniel, Presiden SBY belum pernah mengadakan pertemuan dengan enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahannya untuk membahas rencana kocok ulang kabinet.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa yang juga Menteri Koordinator Perekonomian minta wacana reshuffle tidak terlalu banyak dianalisis. Presiden SBY, kata dia, telah mendengar semua masukan dari televisi, partai, LSM, akademisi, perguruan tinggi, dan pengamat.

Presiden, kata dia, sedang mengkaji dan mengevaluasi sesuai dengan fakta integritas dan kontrak politik. "Presiden bisa mengambil apa pun. Ini hak prerogatif Presiden tanpa perlu harus ditekan kiri-kanan," katanya.

Menurut Daniel, keterlibatan partai untuk membahas perombakan kabinet akan ada waktunya. “Sukses pemerintah juga sukses partai politik,” kata Daniel.

Meski begitu, Daniel memastikan kabinet baru hasil perombakan Presiden SBY akan terdiri dari koalisi warna-warni. Sayangnya, Daniel enggan menyebut nama. ”Biarlah wibawa dan kehormatan itu dimiliki Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.
ANANG ZAKARIA | EKO ARI WIBOWO